Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan pemerintahan Trump secara tidak resmi telah setuju mempertahankan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara pemerintah. RUU itu diperlukan untuk mencegah penutupan (shutdown) kegiatan pemerintah pada akhir bulan ini tanpa kontroversi atau konflik.
Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah kemungkinan penutupan kegiatan pemerintah meskipun pertikaian sedang berlangsung terkait RUU bantuan Covid-19. Selain itu juga, menghindari potensi drama penutupan lainnya menjelang pemilihan November.
Kabar tersebut disampaikan para pembantu Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres yang mendapat pengarahan mengenai percakapan antara Pelosi, tokoh Partai Demokrat dari California, Dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada Selasa (1/9).
"Partai Demokrat di DPR menginginkan resolusi berkelanjutan yang jelas," kata Drew Hammil,juru bicara Pelosi. Definisi "jelas" cenderung beragam di antara mereka yang mendalami istilah Kongres, tetapi tidak serta merta mengesampingkan isu lain yang tidak kontroversial seperti perpanjangan rutin program asuransi banjir federal atau kewenangan membelanjakan dana untuk program jalan raya.
Beberapa anggota Kongres sudah pasti menginginkan undang-undang substantif dan bahkan hal-hal terkait Covid-19, jika kelak konsensus bisa dicapai.
"Kita yakin akan bisa mendapatkan dana untuk menghindari penutupan," kata Kayleigh McEnany, juru bicara Gedung Putih, Kamis (3/9).
Para pembantu partai mengatakan durasi pendanaan sementara atau pendanaan untuk hal-hal yang tidak kontroversial apa yang mungkin dimuat belum jelas. Juru bicara Pelosi menolak untuk merinci lebih lanjut perjanjian tersebut.
Pemerintah menghadapi tenggat waktu 30 September untuk menghindari penutupan kegiatan pemerintah seperti penutupan 2018-2019 yang dipicu oleh desakan Trump agar mendapat lebih banyak dana untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko. Ada keinginan di antara sebagian pihak Partai Demokrat agar undang-undang anggaran sementara diperpanjang hingga tahun depan, tetapi tampaknya pemerintah lebih menyukai batas waktu sampai Desember. [my/pp]
