Empat warga Saudi yang berpartisipasi dalam pembunuhan 2018 jurnalis harian Washington Post, Jamal Khashoggi, menerima pelatihan paramiliter di Amerika Serikat (AS) pada tahun sebelumnya berdasarkan kontrak yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri.
Mengutip laporan harian New York Times, Selasa (22/6), Reuters melaporkan bahwa pelatihan tersebut diberikan oleh Tier 1 Group, yang dimiliki oleh perusahaan ekuitas swasta, Cerberus Capital Management. New York Times melaporkan, pelatihan tersebut bersifat defensif dan dirancang untuk melindungi para pemimpin Saudi.
Cerberus tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Menanggapi laporan the Times, juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan berdasarkan undang-undang, pihaknya tidak dapat berkomentar"mengenai pada aktivitas ekspor pertahanan berlisensi yang dituduhkan dalam pelaporan media."
Price juga mengatakan kebijakan AS terhadap Arab Saudi "akan memprioritaskan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia."
Khashoggi, seorang warga AS yang menulis kolom opini untuk koran Washington Post yang kritis terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dibunuh dan jenazahnya dipotong-potong oleh tim operasi yang terkait dengan sang pangeran di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018. Sebuah laporan intelijen AS pada Februari mengatakan putra mahkota telah menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis itu.
Eksekutif senior Cerberus Louis Bremer mengonfirmasi peran perusahaannya dalam pelatihan empat anggota tim pembunuh Khashoggi tahun lalu dalam jawaban tertulis atas pertanyaan dari anggota Kongres. Menurut the Times, pernyataan Bremer adalah bagian dari pencalonannya untuk jabatan senior di Pentagon saat pemerintahan mantan presiden Donald Trump.
Namun, kata the Times, anggota parlemen tidak pernah menerima jawaban karena pemerintahan Trump tampaknya tidak mengirim jawaban tersebut ke Kongres sebelum membatalkan pencalonan Bremer. Koran itu mengatakan Bremer memberikan dokumen itu kepada pihaknya.
Bremer mengatakan, seperti dikutip oleh the Times, Departemen Luar Negeri AS dan lembaga pemerintah lainnya bertanggung jawab untuk memeriksa pasukan asing yang dilatih di wilayah AS. [na/ft]
