JAKARTA —
Enam dari 11 nama peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat masih berstatus pejabat publik. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Maskur Musa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.
Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Pati Djalal dan anggota Komisi I DPR Hayono Isman sudah mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan para pejabat publik yang ikut konvensi Partai Demokrat harus mengundurkan diri atau cuti dari jabatannya guna menghindari penggunaan pemakaian fasilitas negara.
Selain untuk menghindari penggunaan pemakaian fasilitas negara, menurut Iberamsjah, pengunduran diri atau cuti harus dilakukan untuk menghindari terbengkalainya tugas mereka sebagai pejabat publik.
Para pejabat publik, lanjutnya, harus memilah mana tanggung jawab yang menyangkut kepentingan publik dengan hak politik. Meskipun menjadi calon presiden merupakan hak politik setiap warga negara, tambahnya, namun dalam konteks pejabat negara hak itu dibatasi oleh norma dan etika tertentu.
“Dia kan harus konsentrasi, kalau pikirannya pecah ke sana ke mari ya susah dia berkonsentrasi memikirkan tugasnya. Hidup adalah pilihan. Kalau dia berkonsentrasi mengurus konvensi tinggalkan menterinya lepas saja. Dia harus mundur. Itu rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka,” ujarnya pada Minggu (29/9).
Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta, Gun Gun Heryanto. Menurutnya, pejabat publik yang tidak mengundurkan diri dari jabatanya akan mengalami konflik kepentingan seperti iklan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang belakangan tersiar cukup luas melalui media-media promosi iklan di transportasi publik dan media massa.
Menurutnya, iklan Gita yang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan itu lebih menonjolkan sosok sang menteri daripada programnya.
“Bahwa misalnya pada saat ada upaya kampanye politik baik itu melakukan iklan komersial, spot atau apapun, contoh misalnya saya beritahu bahwa ada iklan yang dilakukan oleh seorang menteri, bagaimana intensifnya iklan yang notabene yang sebetulnya menggunakan APBN. Saya kira itu konflik kepentingan dan itu sangat mungkin juga bukan hanya oleh menteri ini tetapi juga oleh pejabat publik lainnya,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengatakan baru mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya secara lisan sudah menyampaikan ke Bapak Presiden kesediaan saya untuk mengundurkan diri apabila ada atau terjadi benturan kepentingan,” ujarnya, Minggu.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan keikutsertaanya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak melanggar aturan yang ada dan dia juga menyatakan keikutsertaannya tidak mengganggu kinerjanya sebagai ketua DPR.
“Kita sudah cek semua Undang-undang tidak ada yang kami langgar. Yang kedua, tata tertib, ketentuan-ketentuan etik yang ada di DPR yang kami langgar. Yang ketiga, tidak ada konflik kepentingan terkait jabatan kami sebagai ketua lembaga negara di mana pimpinan lembaga negara ini yang sifatnya kolekif koligial. Posisi kami adalah posisi sebagai pejabat politik,” ujarnya.
Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Pati Djalal dan anggota Komisi I DPR Hayono Isman sudah mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan para pejabat publik yang ikut konvensi Partai Demokrat harus mengundurkan diri atau cuti dari jabatannya guna menghindari penggunaan pemakaian fasilitas negara.
Selain untuk menghindari penggunaan pemakaian fasilitas negara, menurut Iberamsjah, pengunduran diri atau cuti harus dilakukan untuk menghindari terbengkalainya tugas mereka sebagai pejabat publik.
Para pejabat publik, lanjutnya, harus memilah mana tanggung jawab yang menyangkut kepentingan publik dengan hak politik. Meskipun menjadi calon presiden merupakan hak politik setiap warga negara, tambahnya, namun dalam konteks pejabat negara hak itu dibatasi oleh norma dan etika tertentu.
“Dia kan harus konsentrasi, kalau pikirannya pecah ke sana ke mari ya susah dia berkonsentrasi memikirkan tugasnya. Hidup adalah pilihan. Kalau dia berkonsentrasi mengurus konvensi tinggalkan menterinya lepas saja. Dia harus mundur. Itu rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka,” ujarnya pada Minggu (29/9).
Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta, Gun Gun Heryanto. Menurutnya, pejabat publik yang tidak mengundurkan diri dari jabatanya akan mengalami konflik kepentingan seperti iklan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang belakangan tersiar cukup luas melalui media-media promosi iklan di transportasi publik dan media massa.
Menurutnya, iklan Gita yang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan itu lebih menonjolkan sosok sang menteri daripada programnya.
“Bahwa misalnya pada saat ada upaya kampanye politik baik itu melakukan iklan komersial, spot atau apapun, contoh misalnya saya beritahu bahwa ada iklan yang dilakukan oleh seorang menteri, bagaimana intensifnya iklan yang notabene yang sebetulnya menggunakan APBN. Saya kira itu konflik kepentingan dan itu sangat mungkin juga bukan hanya oleh menteri ini tetapi juga oleh pejabat publik lainnya,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengatakan baru mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya secara lisan sudah menyampaikan ke Bapak Presiden kesediaan saya untuk mengundurkan diri apabila ada atau terjadi benturan kepentingan,” ujarnya, Minggu.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan keikutsertaanya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak melanggar aturan yang ada dan dia juga menyatakan keikutsertaannya tidak mengganggu kinerjanya sebagai ketua DPR.
“Kita sudah cek semua Undang-undang tidak ada yang kami langgar. Yang kedua, tata tertib, ketentuan-ketentuan etik yang ada di DPR yang kami langgar. Yang ketiga, tidak ada konflik kepentingan terkait jabatan kami sebagai ketua lembaga negara di mana pimpinan lembaga negara ini yang sifatnya kolekif koligial. Posisi kami adalah posisi sebagai pejabat politik,” ujarnya.
