Komisaris Tinggi PBB urusan Hak Asasi Navi Pillay menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB hari Jumat (2/5), bahwa yang mengejutkan, reaksi kedua pihak yang bertikai di Sudan Selatan menunjukkan bahwa ancaman bahaya kelaparan tidak mengkhawatirkan mereka.
Pihak yang terlibat konflik di Sudan Selatan mengabaikan sarannya untuk melakukan gencatan senjata 30 hari, untuk memberi kesempatan bagi masyarakat menanami ladang-ladang mereka, karena risiko bencana kelaparan yang luas mulai membayangi.
Para anggota Dewan menyarankan sejumlah opsi, termasuk di antaranya pemberlakuan sanksi-sanksi, pengajuan ke Mahkamah Internasional dan embargo senjata, dengan harapan ini dapat menghentikan siklus pembunuhan balas dendam yang memicu kekhawatiran akan genosida.
Penjelasan Pillay dikemukakan beberapa jam setelah presiden Sudan Selatan untuk sementara ini setuju menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang telah lama macet.
Duta Besar Amerika untuk PBB Samantha Power memperingatkan bahwa para pemimpin di Sudan Selatan sebelumnya telah mengemukakan janji-janji yang tak ditepati, dan ia mendesak Dewan Keamanan agar segera mempertimbangkan penetapan sanksi-sanksi.
Pihak yang terlibat konflik di Sudan Selatan mengabaikan sarannya untuk melakukan gencatan senjata 30 hari, untuk memberi kesempatan bagi masyarakat menanami ladang-ladang mereka, karena risiko bencana kelaparan yang luas mulai membayangi.
Para anggota Dewan menyarankan sejumlah opsi, termasuk di antaranya pemberlakuan sanksi-sanksi, pengajuan ke Mahkamah Internasional dan embargo senjata, dengan harapan ini dapat menghentikan siklus pembunuhan balas dendam yang memicu kekhawatiran akan genosida.
Penjelasan Pillay dikemukakan beberapa jam setelah presiden Sudan Selatan untuk sementara ini setuju menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang telah lama macet.
Duta Besar Amerika untuk PBB Samantha Power memperingatkan bahwa para pemimpin di Sudan Selatan sebelumnya telah mengemukakan janji-janji yang tak ditepati, dan ia mendesak Dewan Keamanan agar segera mempertimbangkan penetapan sanksi-sanksi.
