Seorang pejabat Kamboja hari Rabu (13/5) membela kampanye antinarkoba yang dikecam sarat pelanggaran, dengan mengatakan hak asasi manusia “perlu dikesampingkan” dalam perang melawan narkoba yang telah menghancurkan keluarga dan memicu kejahatan dengan kekerasan.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap organisasi HAM Amnesty International, yang menyatakan dalam suatu laporan bahwa kampanye yang telah membuat 55 ribu orang ditangkap itu telah menyebabkan penganiayaan dan menyebabkan penjara-penjara penuh sesak serta memicu korupsi.
Amnesty mengutip wawancara dengan puluhan orang yang menjelaskan tentang penangkapan sewenang-wenang oleh polisi, serta penganiayaan di penjara dan pusat-pusat rehabilitasi narkoba.
Khieu Sopheak, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengakui bahwa HAM mungkin telah dilanggar tetapi ia membela perang melawan narkoba.
“Apabila ini kampanye antinarkoba, tidak pernah ada respek terhadap HAM,” kata Khieu Sopheak kepada Reuters. “Selama kampanye antinarkoba, HAM perlu dikesampingkan,” ujarnya.
Namun juru bicara itu membantah pernyataan Amnesty bahwa polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang dan meminta uang suap dari para tahanan agar mereka dapat keluar dari penjara.
Populasi penjara Kamboja melonjak 78 persen sejak 2017. Penjara terbesarnya, dikenal sebagai CC1, dihuni 9.500 narapidana – hampir lima kali lipat dari perkiraan kapasitasnya,” sebut Amnesty, seraya menyatakan bahwa situasi penuh sesak itu menjadi lahan subur bagi penularan penyakit seperti COVID-19.
Hampir 60 persen dari seluruh narapidana di penjara Kamboja terkait tuduhan narkoba, sebut Amnesty.
Chin Malin, juru bicara di Kementerian Kehakiman, memberitahu Reuters bahwa pemerintah berencana mengumumkan langkah-langkah untuk mengatasi kepadatan penjara pekan depan.
Seperti di banyak negara lain di Asia, penggunaan metamfetamin telah meningkat tajam di Kamboja dalam beberapa tahun belakangan ini. [uh/ab]
