Pejabat federal mengatakan bahwa orang-orang Rusia yang beroperasi di dunia maya menyasar sistem pemungutan suara di 21 negara bagian AS tahun lalu dan memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam menembusnya.
Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, kesaksian di hadapan panel DPR dan Senat pada hari Rabu mengungkapkan ketegangan yang signifikan antara pejabat pemilihan negara bagian dan badan-badan federal yang kerja samanya dianggap penting untuk melindungi pemilihan pada masa depan.
Hanya dua negara bagian yang secara terbuka mengakui infrastruktur pemungutan suara mereka diretas. Para legislator telah diberitahu bahwa serangan siber Rusia jauh lebih luas.
Jeanette Manfra dari Departemen Keamanan dalam Negeri AS mengakui bahwa mereka memiliki bukti bahwa sistem terkait pemilu di 21 negara bagian telah menjadi sasaran, tapi membenarkan pernyataan anggota komisi inteligen Richard Burr, seorang senator Partai Republik, bahwa penghitungan suara sebenarnya tidak terpengaruh.
Pejabat itu tidak mau menyebutkan nama negara bagian yang terimbas atau membeberkan berapa banyak yang mengalami pembobolan dalam hal dalam daftar pemilih tetap atau data lainnya, sehingga memicu teguran dari anggota komisi inteligen dari Partai Demokrat, Senator Mark Warner.
"Saya tidak yakin negara kita akan lebih aman dengan menyembunyikan informasi ini dari masyarakat Amerika. Saya tidak berminat untuk mempermalukan negara bagian mana pun," kata Senator Mark Warner.
Namun Connie Lawson, pejabat yang bertanggung jawab untuk pemilu di negara bagian Indiana, mengemukakan peringatan untuk berhati-hati dalam mengungkapkan ini.
"Saya terjaga pada malam hari mengkhawatirkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan kita ... Hal terburuk yang mungkin kita lakukan adalah membuat orang berpikir bahwa suara mereka tidak masuk hitungan," kata Connie Lawson.
Pejabat pemilu negara bagian tidak cepat menerima bantuan federal dalam mengidentifikasi dan menetralisir ancaman dunia maya, kata Jeh Johnson, mantan menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri di bawah pemerintahan Presiden Obama.
"Kami melihat peningkatan aktivitas pemindaian dan penyelidikan seputar database pendaftaran pemilih, yang membuat saya khawatir, itulah sebabnya saya terus mendorong pejabat negara bagian untuk datang dan meminta bantuan kami," kata Jeh Johnson.
Namun kebijakan presiden Obama untuk menetapkan sistem pemilihan sebagai bagian dari infrastruktur penting Amerika, sehingga negara-negara bagian boleh mendapatkan sumber daya federal, tidak didukung oleh pejabat negara bagian yang menggembar-gemborkan bahwa pemilihan yang tidak terpusat sebagai sebuah kekuatan.
"Otonomi ini berfungsi sebagai pengujian terhadap kemampuan aktor jahat," kata Connie Lawson.
Di tengah perselisihan pendapat antara pejabat negara bagian dan federal, sebuah peringatan datang dari pakar komputer yang telah mempelajari kerentanan sistem pemilihan.
Alex Halderman dari Universitas Michigan mengatakan, "Dalam setiap kasus, kami menemukan cara bagi peretas untuk menyabot mesin dan mencuri suara. Kemampuan ini pasti bisa dimiliki musuh Amerika."
Telah dicatat bahwa walaupun mesin pemungutan suara tidak terhubung ke Internet, perangkat lunak yang digunakan untuk memprogramnya dapat diretas. [as/ab]
