Tautan-tautan Akses

PBB Samakan Pemerintah Belarus dengan Negara “Totaliter”


Pengunjuk rasa mengacungkan bendera Belarus yang lama dan poster bertuliskan "(Lukashenko) Pergi" dalam demo menentang hasil pilpres, di Minsk, Belarus, 4 Januari 2021. (Foto: AP)
Pengunjuk rasa mengacungkan bendera Belarus yang lama dan poster bertuliskan "(Lukashenko) Pergi" dalam demo menentang hasil pilpres, di Minsk, Belarus, 4 Januari 2021. (Foto: AP)

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Belarus, Anais Marin, pada Minggu (4/7) menyamakan Belarus dengan rezim totaliter.

Marin mendesak pihak berwenang untuk membebaskan lebih dari 500 orang yang oleh kelompok kanan dianggap sebagai tahanan politik.

Marin merujuk kasus seorang wartawan yang dipenjara, Raman Pratasevich, yang penerbangannya dengan maskapai Ryanair dari Yunani menuju Lithuania Mei lalu, dialihkan agar mendarat di Minsk di mana ia ditangkap.

Berbicara pada Dewan HAM PBB di Jenewa, Marin mengatakan insiden itu “menggambarkan keinginan pihak berwenang untuk mengakhiri semua bentuk pembangkangan dengan membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan.”

“Ini adalah bentuk pembersihan yang mengingatkan kita dengan praktik yang dilakukan negara-negara totaliter,” ujarnya.

Agustus lalu terjadi demonstrasi besar-besaran memprotes pemilu yang kontroversial, di mana pemimpin Belarus sejak lama Alexander Lukashenko menyatakan kemenangan.

PBB mengatakan lebih dari 35 ribu orang telah dipenjara sejak pemilu yang memenangkan Lukashenko itu, di mana kandidat-kandidat dari kelompok oposisi terpaksa bersembunyi di luar negeri atau dipenjara.

Banyak perwakilan negara dalam Dewan HAM PBB itu juga mengutuk pelanggaran HAM di Belarus. Amerika bahkan mengisyaratkan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi.

“Penghinaan terhadap norma-norma internasional semacam itu jelas tidak dapat dibiarkan,” ujar Benjamin Moeling, delegasi Amerika Serikat (AS) itu. Ditambahkannya, AS “akan mempertimbangkan sanksi-sanksi lebih jauh.”

AS telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Belarus, termasuk yang dijatuhkan dua minggu lalu.

Sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa akhir bulan lalu juga mengumumkan rancangan sanksi baru terhadap pemerintah Belarus, yang kali ini menarget 85 pejabat dan entitas badan usaha milik negara. Hal ini dilakukan pasca penangkapan Pratasevich.

Sejauh ini sanksi-sanksi Barat terhadap Belarus tidak banyak berpengaruh dalam upaya membujuk Lukashenko agar tidak bersikap keras terhadap para pembangkang. Menurut kelompok-kelompok HAM, pihak berwenang Belarus telah menahan dan menyiksa ribuan demonstran. [em/jm]

Recommended

XS
SM
MD
LG