Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (3/9) mengatakan sangat prihatin dengan peningkatan pembatasan terhadap aktivis-aktivis hak asasi manusia di Thailand setelah serangkaian pengekangan kebebasan berekspresi di negara yang dikuasai junta militer itu.
Sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada Mei, angkatan darat Thailand masih membungkam perlawanan dengan menangkapi demonstran anti-kudeta, memberangus media dan mengancam mereka yang dianggap melanggar undang-undang darurat militer dengan persidangan di pengadilan militer.
Kantor PBB untuk HAM di Asia Tenggara (OHCHR) mengatakan "situasi memburuk bagi pembela HAM" sehari setelah para aktivis mengatakan mereka menghapus debat mengenai akses untuk keadilan di Thailand pasca kudeta karena tekanan dari junta.
"OHCHR sangat prihatin dengan peningkatan pembatasan terhadap para pembela HAM dalam menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan berekspresi di Thailand," ujar mereka dalam pernyataan tertulis, seraya mendesak negara tersebut untuk menghormati kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka.
Pada Selasa, para penulis laporan mengenai hak-hak di Thailand sejak kudeta mengatakan telah menerima panggilan-panggilan telepon dari para pejabat militer yang memperingatkan mereka agar tidak menyelenggarakan diskusi mengenai subyek tersebut, karena dapat melanggar aturan berkumpul di tempat umum.
Pihak berwenang juga mengeluarkan surat yang meminta kerjasama dalam membatalkan diskusi karena situasi masih tidak normal, ujar Pawinee Chumsri dari kelompok pengacara HAM, yang mengorganisir acara bersama Amnesty International Thailand dan Yayasan Lintas Budaya. (AFP)
