Pejabat Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad Al-Hussein mengatakan Myanmar “menuju arah yang salah”, di tengah penumpasan kelompok minoritas dan para pembangkang.
Pemerintah Myanmar yang didukung militer berjanji untuk melakukan reformasi demokrasi dan melangsungkan pemilu akhir tahun ini.
Tetapi Al-Hussein hari Rabu (25/2) mengingatkan bahwa “perkembangan terbaru terkait hak asasi kelompok minoritas, kebebasan menyatakan pendapat dan hak melakukan demonstrasi secara damai menimbulkan pertanyaan soal arah reformasi yang dilakukan, yang bahkan mengancam kemunduran reformasi itu”.
Al-Hussein menyebut pemenjaraan para demonstran, wartawan dan tokoh politik serta penganiayaan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Ditambahkannya “akuntabilitas militer akan menjadi ujian penting transisi tersebut”.
