DK PBB Diperkirakan akan Perketat Sanksi atas Korut
Steve Herman
Foto satelit memperlihatkan stasiun peluncuran roket Sohae di Tongchang-ri, Korut. DK PBB diperkirakan memperketat sanksi terhadap Korut sehubungan dengan peluncuran roket Korut itu.
DK PBB Diperkirakan akan Perketat Sanksi atas Korut
Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memperketat sanksi terhadap Korea Utara berkaitan dengan peluncuran roket Pyongyang bulan lalu.
SEOUL —
Sebuah rancangan resolusi mulai beredar di antara para anggota DK PBB pekan ini, setelah AS dan Tiongkok mencapai kompromi, menyusul perundingan tertutup yang sengit tentang Korea Utara dan program nuklirnya.
Walaupun AS lebih suka menerapkan sebuah resolusi yang ketat, Tiongkok menyatakan keberatan untuk bersikap keras terhadap tetangga dan sekutunya itu.
Para diplomat mengatakan, mayoritas dari ke-15 anggota Dewan Keamanan itu kini setuju pada sebuah pendekatan yang mencakup sanksi-sanksi baru terhadap badan antariksa Korea Utara.
Dilaporkan, resolusi tersebut memuat bahasa yang tegas, mengutuk peluncuran satelit ang dilakukan Korea Utara pada tanggal 12 Desember, yang melanggar dua resolusi PBB sebelumnya.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tai Young, mengukuhkan telah terjadi diskusi tentang resolusi yang hampir selesai itu.
Kata Cho, terlalu dini untuk membicarakan sikap Korea Selatan terhadap resolusi tersebut, sampai semuanya tercakup.
Rancangan yang diedarkan di kalangan diplomat hari Senin itu menyerukan
“keputusan untuk bersikap tegas,” jika Korea Utara mencoba melaksanakan peluncuran atau melakukan ujicoba nuklir lagi.
Di Beijing, hari Selasa, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengukuhkan, pemerintah Tiongkok telah ikut dalam berbagai konsultasi di Dewan Keamanan, baru-baru ini.
Korea Utara melakukan peluncuran roketnya tanggal 12 Desember 2012 lalu, meskipun sudah diperingatkan internasional untuk tidak melakukannya (foto: dok).
Menurut Hong Lei, para pejabat Tiongkok beranggapan, Korea Utara tetap melancarkan peluncuran satelit walaupun dunia internasional merasa prihatin, dan Tiongkok menyesalkan hal itu. Hong menambahkan, pada waktu yang sama, pemerintah Tiongkok berpendapat resolusi DK PBB mesti berusaha menghindari ketegangan yang kian meningkat dan mempertahankan perdamaian di semenanjung Korea.
Berbagai sanksi baru PBB juga diduga diarahkan kepada lebih banyak perusahaan, badan-badan pemerintah dan individu Korea Utara. Langkah ini mencakup pembekuan aset, pengamatan transaksi finansial yang lebih seksama dan larangan bepergian.
Pertimbangan DK PBB ini dilakukan di tengah-tengah berbagai tuduhan baru oleh kementerian Korea Selatan bahwa Pyongyang kini memiliki kemampuan membangun misil balistik antar benua.
Sebuah analisis yang dirilis oleh kementerian itu hari Senin menyebutkan,
Pyongyang telah memiliki teknologi dan menimbun bahan-bahan untuk mengembangkan misil yang berkapasitas hingga sekitar 10 ribu kilometer.
Para pejabat di Seoul mengutarakan, lebih dari 50 pakar mengambil kesimpulan tersebut, termasuk dari AS. Mereka menganalisis enam potong bagian-bagian mesin tingkat pertama roket Korea Utara, yang ditemukan di Laut Kuning, sejak pertengahan bulan Desember lalu.
