Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar PBB mengambil tindakan yang lebih keras untuk menghentikan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang sedang berlangsung di Korea Utara. Sebagian dari pelanggaran HAM itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tomas Ojea Quintana telah menjadi pelapor khusus tentang situasi HAM di Korea Utara selama lima tahun terakhir. Dia mengatakan penyelidikannya selama periode ini mengonfirmasi temuan Komisi, khususnya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin sedang berlangsung.
Kejahatan itu termasuk penghilangan paksa, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, pengurungan di kamp penjara politik, penganiayaan terhadap minoritas dan sejumlah kekejaman lainnya. Terlepas dari penolakan Korea Utara, Quintana mengatakan pelanggaran dan impunitas atas pelanggaran masih berlaku hingga kini.
Dia mengatakan tindakan yang lebih keras oleh PBB diperlukan untuk menghentikan praktik tidak manusiawi tersebut. Dia mengatakan sudah waktunya bagi Pengadilan Keamanan merujuk situasi HAM di Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional.
“Kegagalan untuk mengambil tindakan mungkin legal, tetapi tidak dapat dibenarkan berdasarkan Piagam PBB. Saya percaya bahwa Dewan Keamanan memikul tanggung jawab atas kelambanannya bertindak untuk mencegah berlanjutnya kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Rakyat Demokratik Korea.”
Quintana memperingatkan tidak ada yang akan berubah menjadi lebih baik di Korea Utara jika negara itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Dia menambahkan keadilan dan akuntabilitas bisa berfungsi sebagai pencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. [lt/ps]
