Partai oposisi utama Burma mengatakan akan memboikot parlemen karena sengketa mengenai sumpah jabatan berdasarkan undang-undang dasar, hanya beberapa minggu setelah partai itu meraih kemenangan besar dalam pemilu khusus negara yang pernah terkucil itu.
Anggota Komite Eksekutif Liga Demokrasi Nasional (NLD), Ohn Kyaing, memberitahu Seksi bahasa Burma VOA bahwa tidak ada dari anggtoa parlemen yang baru terpilih akan menghadiri sidang pembukaan parlemen hari Senin.
Pengumuman itu dikeluarkan setelah pemerintah Burma kabarnya menolak permohonan Liga Demokrasi, NLD, untuk mengubah kata-kata sumpah jabatan dari 'mengamankan' undang-undang dasar negara menjadi 'menghormati'.
Para pengurus partai mengatakan masalah tersebut kemungkinan tidak akan diselesaikan pada waktunya untuk upacara pelantikan hari Senin, ketika para anggota menjadi resmi kekuatan oposisi utama dalam parlemen yang didominasi oleh partai-partai yang didukung militer.
NLD, partai pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, memboikot pemilu tahun 2010 yang mengakhiri puluhan tahun kekuasaan militer di Burma.
Anggota Komite Eksekutif Liga Demokrasi Nasional (NLD), Ohn Kyaing, memberitahu Seksi bahasa Burma VOA bahwa tidak ada dari anggtoa parlemen yang baru terpilih akan menghadiri sidang pembukaan parlemen hari Senin.
Pengumuman itu dikeluarkan setelah pemerintah Burma kabarnya menolak permohonan Liga Demokrasi, NLD, untuk mengubah kata-kata sumpah jabatan dari 'mengamankan' undang-undang dasar negara menjadi 'menghormati'.
Para pengurus partai mengatakan masalah tersebut kemungkinan tidak akan diselesaikan pada waktunya untuk upacara pelantikan hari Senin, ketika para anggota menjadi resmi kekuatan oposisi utama dalam parlemen yang didominasi oleh partai-partai yang didukung militer.
NLD, partai pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, memboikot pemilu tahun 2010 yang mengakhiri puluhan tahun kekuasaan militer di Burma.
