Tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi mendeklarasikan era baru bagi Burma hari Senin, setelah partainya mengklaim kemenangan besar dalam pemilihan sela parlemen hari Minggu.
Media pemerintah Burma mengatakan, hasil sementara pemilu menunjukkan, Liga Demokrasi Nasional (LND) yang beroposisi telah memenangkan paling sedikit 40 dari 44 kursi yang diperebutkan. Hasil pemilu untuk kursi sisanya belum diumumkan. LND sebelumnya mengatakan, mereka telah memenangkan 43 kursi.
Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para pendukung di luar markas besar LND di Rangun hari Senin bahwa dia berharap hasil pemilu tersebut akan memaksa pemerintah untuk mematuhi keinginan rakyat biasa.
Dia menghimbau kepada partai-partai politik lainnya agar membantu mendatangkan demokrasi dan keadaan hidup yang lebih baik ke negara yang miskin itu.
Partai Solidaritas dan Pembangunan Serikat Buruh, yang dibentuk oleh militer yang berkuasa sebelum militer menyerahkan kekuasaan dalam pemilihan umum tahun lalu, akan terus memiliki mayoritas besar di parlemen.
Namun para diplomat yang memantau pemilu itu mengungkapkan komentar yang memuji pada hari Senin.
Para pemantau dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengeluarkan pernyataan hari Senin yang mengatakan pemilihan itu dilaksanakan dengan cara yang bebas, adil dan transparan.
LND meraih kemenangan meyakinkan pada pemilu 1990, namun para pemimpin militer menolak menyerahkan kekuasaan dan para pemenang pemilu ditolak memasuki parlemen. Pemerintah militer memberlakukan tahanan rumah terhadap Aung San Suu Kyi selama hampir 22 tahun terakhir.
Dalam penyataan Senin, Gedung Putin menyebut pemilu itu adalah langkah penting bagi perubahan demokrasi di Burma dan Amerika berharap itu merupakan indikasi bahwa pemerintah Burma berniat melanjutkan jalan menuju keterbukaan, transparansi dan reformasi yang lebih besar.
Pihak berwenang Amerika dan Uni Eropa mengisyaratkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap bekas pemerintah militer jika pemilu hari Minggu dinilai bebas dan adil. Sanksi-sanksi itu diberlakukan selama dua dekade terakhir sebagai tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang luas oleh pemerintah militer.
Media pemerintah Burma mengatakan, hasil sementara pemilu menunjukkan, Liga Demokrasi Nasional (LND) yang beroposisi telah memenangkan paling sedikit 40 dari 44 kursi yang diperebutkan. Hasil pemilu untuk kursi sisanya belum diumumkan. LND sebelumnya mengatakan, mereka telah memenangkan 43 kursi.
Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para pendukung di luar markas besar LND di Rangun hari Senin bahwa dia berharap hasil pemilu tersebut akan memaksa pemerintah untuk mematuhi keinginan rakyat biasa.
Dia menghimbau kepada partai-partai politik lainnya agar membantu mendatangkan demokrasi dan keadaan hidup yang lebih baik ke negara yang miskin itu.
Partai Solidaritas dan Pembangunan Serikat Buruh, yang dibentuk oleh militer yang berkuasa sebelum militer menyerahkan kekuasaan dalam pemilihan umum tahun lalu, akan terus memiliki mayoritas besar di parlemen.
Namun para diplomat yang memantau pemilu itu mengungkapkan komentar yang memuji pada hari Senin.
Para pemantau dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengeluarkan pernyataan hari Senin yang mengatakan pemilihan itu dilaksanakan dengan cara yang bebas, adil dan transparan.
LND meraih kemenangan meyakinkan pada pemilu 1990, namun para pemimpin militer menolak menyerahkan kekuasaan dan para pemenang pemilu ditolak memasuki parlemen. Pemerintah militer memberlakukan tahanan rumah terhadap Aung San Suu Kyi selama hampir 22 tahun terakhir.
Dalam penyataan Senin, Gedung Putin menyebut pemilu itu adalah langkah penting bagi perubahan demokrasi di Burma dan Amerika berharap itu merupakan indikasi bahwa pemerintah Burma berniat melanjutkan jalan menuju keterbukaan, transparansi dan reformasi yang lebih besar.
Pihak berwenang Amerika dan Uni Eropa mengisyaratkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap bekas pemerintah militer jika pemilu hari Minggu dinilai bebas dan adil. Sanksi-sanksi itu diberlakukan selama dua dekade terakhir sebagai tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang luas oleh pemerintah militer.
