Para pejabat pemilu hari Senin (9/11) mengumumkan bahwa Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) telah memenangkan 12 kursi majelis rendah di kota utama, Yangon. NLD kemudian mengklaim telah memenangkan 44 dari 45 kursi majelis rendah di Yangon, meskipun angkanya belum segera dikukuhkan oleh para pejabat pemilu.
Sebelumnya Senin, Aung San Suu Kyi menyatakan yakin bahwa partainya akan memenangkan pemilu bersejarah itu dalam sebuah pidato di hadapan para pendukungnya di luar markas NLD di Yangon, tetapi dia tidak segera mengklaim kemenangan karena suaranya masih dihitung.
“Hingga kini hasil pemilu belum diumumkan. Saya pikir semua orang sudah tahu atau menebak hasilnya,” ujar Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi juga mendesak para pendukungnya untuk tidak memanas-manasi kandidat yang tidak menang.
Juru bicara NLD Win Htein mengatakan kepada wartawan bahwa partainya telah memenangkan 70 persen suara nasional, berdasarkan penghitungan tidak resmi.
Htay Oo, ketua Partai Pembangunan Tunggal Bersatu (USDP), mengatakan pada TV Suara Demokratis Burma bahwa dia kehilangan kursinya dalam pemilu, dan mengakui bahwa partai yang berkuasa telah “kehilangan lebih banyak kursi dibanding memenangkannya.”
Seorang anggota DPR dari USDP yang juga kalah adalah ketua parlemen Shwe Mann, yang dianggap kandidat presiden.
Hasil awal dijadwalkan diumumkan Senin pagi, tetapi para pejabat pemilu menundanya, tanpa memberi alasan. Para petugas pemilu telah menghitung sebanyak 32 juta suara dalam pemilu hari Minggu.
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia mengatakan kepada VOA, “setelah 25 tahun rakyat Burma akhirnya berkesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan pandangan mereka tentang siapa yang seharusnya memimpin mereka.”
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS John Kerry memberikan ucapan selamat kepada rakyat negara yang juga disebut Burma itu dan menyebut pemilu itu sebagai “bukti keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan rakyat Burma dalam beberapa dasawarsa.”
Dia mengatakan pemilu itu merupakan “sebuah langkah maju,” meskipun “jauh dari sempurna.”
Ini merupakan pemilu pertama Myanmar sejak junta militer membentuk pemerintahan sipil pada tahun 2011 setelah berkuasa hampir 50 tahun, dan setahun setelah Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah dan larangan atas partainya dicabut. [vm/jm]
