Para pengunjuk rasa menyerukan agar penghitungan surat suara dihentikan di sebuah fasilitas pemilihan di Detroit, Michigan, pada Hari Pemilihan 2020.
Para pendukung Donald Trump, tersulut oleh klaimnya yang tanpa dasar mengenai kecurangan dalam pemilu, menekan para pejabat untuk menghentikan penghitungan suara. Banyak pendukung Trump di Michigan khawatir mengenai kecurangan dalam pemilu mendatang.
Marvin Minton, pendukung Trump, mengatakan,“Sekarang ini, Anda akan mempertanyakan semua tentang pemerintah kita. Maksud saya, saya berharap saya dapat mengatakannya secara berbeda, tetapi itu bukanlah yang dirasakan Amerika. Kami tidak mempercayai siapa pun.”
Pendukung Trump lainnya, Angelica Kandow, mengemukakan, “Satu kasus! Satu kasus saja cukup untuk mempertanyakan keseluruhan sistem.”
Tuduhan-tuduhan bahwa pemilu 2020 dicurangi telah berulang kali dibantah di pengadilan Amerika Serikat. Tetapi disinformasi seputar integritas pemilu telah semakin populer di kalangan partai Republik.
Berbagai jajak pendapat memperlihatkan mereka kemungkinan besar lebih memercayai Trump ketimbang hasil pemilu yang disahkan pemerintah.
Para pejabat di negara bagian-negara bagian yang paling diperebutkan (battleground state) berupaya untuk meyakinkan para pemilih bahwa proses pemilu aman. Mereka mengatakan disinformasi bisa berbahaya.
Jonathan Brater, direktur Biro Pemilu Michigan, mengatakan, “Disinformasi dalam beberapa kasus dapat membuat orang-orang mengeluarkan ancaman terhadap para pejabat pemilu atau hal yang lebih buruk lagi. Seandainya pun ini tidak menyebabkan kekerasan fisik apa pun, ini dapat melemahkan kepercayaan jangka panjang pada sistem pemilu, hal yang buruk bagi republik kita dan buruk bagi demokrasi kita.”
Di banyak negara bagian, Republikan mendukung berbagai upaya untuk membuat para pemilih yakin bahwa pemilu aman. Salah seorang di antaranya adalah Justin Roebuck, pejabat pemilu dari partai Republik di Ottawa County, Michigan. Ia mengatakan upaya itu merupakan perjuangan berat.
Katanya, “Para pemimpin politik kita di setiap level perlu juga untuk mencari fakta dan data. Dan menurut saya sebelum itu terjadi, kita akan menghadapi masalah dalam hal kepercayaan dan keyakinan kita terhadap proses pemilu.”
Di Michigan, para pendukung setia Trump telah menggugat Sekretaris Negara Bagian, Jocelyn Benson, seorang Demokrat, terkait pedoman pemrosesan surat suara absensi dan daftar registrasi pemilih. Sekretaris Negara Bagian bertanggung jawab antara lain sebagai kepala pejabat pemilu (chief election officer).
Pete Hoekstra, ketua Partai Republik Michigan, mengemukakan, “Jika Jocelyn Benson tidak menanggapi apa yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, kami akan membawanya ke pengadilan untuk membuat pengadilan memaksanya melakukan hal itu.”
Benson menolak hal itu yang disebutnya sebagai strategi kampanye partai Republik. Katanya, “Secara umum, kami melihat gugatan hukum yang berkedok sebagai strategi hukum padahal itu sebenarnya adalah strategi kehumasan untuk menyebarkan informasi keliru atau menabur benih keraguan mengenai pemilu kita ke dalam narasi.”
Partai Republik dan Partai Demokrat telah meluncurkan gugatan hukum terkait pemilu di berbagai negara bagian yang paling diperebutkan. Ini bisa berarti kekacauan dalam pemilu November.
Kata Kim Wyman dari Election Project di Bipartisan Policy Center, “Tantangan hukum apa pun yang terjadi sedekat ini menjelang pemilu, biasanya adalah agar para pengacara dapat menyiapkan alasan kalau-kalau mereka tidak menang di suatu negara bagian atau tidak mendapatkan hasil yang mereka sukai, dan ini memberi mereka kemampuan untuk mempertanyakan keabsahan pemilu setelah hasilnya diketahui.”
Ada juga potensi gangguan lainnya, termasuk berbagai upaya para pejabat county yang mendukung Trump untuk menunda sertifikasi pemilu. [uh/lt]
Forum