Langkah tidak biasa ini muncul di tengah upaya kelompok bipartisan Senat AS untuk mencapai kesepakatan besar yang menjanjikan perubahan undang-undang imigrasi dengan suara setuju menambah bantuan untuk Ukraina dan Israel sebagai gantinya.
Pengajuan ini dilontarkan sementara proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah berlangsung. Para anggota DPR dari Partai Republik mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada Rabu (10/1).
Menurut Mark Green, anggota Kongres dari Partai Republik yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR Amerika Serikat, menyampaikan pemakzulan terhadap Mayorkas didasarkan pada temuan hasil investigasi internalnya.
“Menteri Mayorkas telah berulang kali berbohong kepada masyrakat Amerika dan terhadap Kongres Amerika Serikat. Hasil penyelidikan kami mendapati lebih dari 100 contoh kasus pembohongan publik yang dilakukan Menteri Mayorkas,” tutur Green.
Langkah yang tidak biasa untuk memakzulkan seorang pejabat administratif ini mendapat kecaman dari pihak oposisi Partai Demokrat. Anggota Kongres Partai Demokrat menyatakan bahwa Mayorkas tidak bisa dipecat dari jabatannya hanya karena menjalankan tugasnya, yang tidak lain adalah menerapkan kebijakan publik.
Bennie Thompson, petinggi Kongres Partai Demokrat yang juga tergabung dalam Komite Keamanan Dalam Negeri DPR menyampaikan keberatannya.
“Pemakzulan ini tidak sah. Partai Republik hanya ingin melempar daging merah ke para pendukungnya untuk meraih suara politik dan tetap memperoleh dana kampanye. Mereka tahu kalau mereka sedang kehilangan suara mayoritas yang sangat tipis itu,” ujar Bennie.
Sebelumnya, Mayorkas sempat membela tindakan yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tingkat imigrasi di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko merupakan sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumya di negara Barat manapun.
“Sekarang kita perlu kongres untuk bertindak dan melakukan bagiannya. Sistem keimigrasian kita sudah ketinggalan zaman dan rusak, dan memang sudah seharusnya direformasi selama beberapa dekade,” sebut Mayorkas.
Kelompok bipartisan Senat Amerika Serikat telah berunding selama berminggu-minggu untuk meloloskan perubahan sistem imigrasi Amerika sebagai bagian dari permintaan Gedung Putih untuk menambah dana keamanan nasional, yang di dalamnya termasuk menambah 60 miliar dolar AS, atau sekitar 930 triliun rupiah, untuk bantuan ke Ukraina.
Para anggota Senat dari Partai Republik pun menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui bantuan lebih lanjut jika Amerika Serikat tidak dapat memastikan keamanan perbatasannya sendiri. Marsha Blackburn, salah satu anggota Senat dari Partai Repubik menegaskan hal itu.
“Kenapa mereka tidak bisa mencari cara mengamankan perbatasan di selatan? Sekarang Menteri Mayorkas berdiri di hadapan Anda dan mengatakan perbatasan itu sudah aman, padahal kita tahu itu tidak benar,” ujar Blackburn.
Mitch McConnell, petinggi Senat dari Partai Republik memiliki pendapat yang sama serta menyebut situasi di perbatasan saat ini sebagai “sebuah krisis.” Dia juga mendesak agar setiap pejabat publik terus bekerja mengatasi ancaman keamanan internasional.
“Negara kita sedang menghadapi rangkaian ancaman keamanan nasional yang paling serius semenjak runtuhnya Uni Soviet, dan tanggung jawab Senat untuk mengatasinya belum juga terpenuhi,” tutur McConnell.
Menurut Pentagon, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan dana yang telah terakhir disepakati ke Ukraina pada akhir Desember lalu. Sementara itu, bantuan untuk Israel dan pendanaan untuk melawan pengaruh China di Indo-Pasifik sebesar 14 miliar dolar AS, atau sekitar 200 triliun rupiah, masih tertahan hingga kesepakatan sebelumnya telah tercapai.
“Menyetujui bantuan tambahan tersebut akan menjadi sinyalemen untuk dunia bahwa Amerika masih akan bertahan,” sebut Chuck Schumer, Pemimpin Mayoritas Senat.
Kecil kemungkinan bagi Schumer untuk mengadili Mayorkas di Senat yang mayoritas dikuasai partai Demokrat, jika DPR yang mayoritas dikuasai partai Republik meloloskan pasal pemakzulan terhadap Mayorkas. [ti/lt]
Forum