Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan perwakilan buruh di daerah menerima pesan dari Bawaslu pada Minggu (30/4) terkait aksi May Day 2023. Said menjelaskan pesan dari Bawaslu itu sebagai larangan aksi May Day 2023. Karena itu, ia keberatan atas serus Bawaslu ke perwakilan-perwakilan buruh di daerah tersebut.
"Mereka bombardir kami dengan mengirimi surat edaran yang pada intinya meminta teman-teman di daerah tidak menggelar kegiatan May Day besok. Sudah ratusan pengurus kami di berbagai daerah yang menyampaikan laporan kepada saya. Padahal kami sendiri di pusat sama sekali tidak dikirimi surat seperti itu," ujar Said melalui keterangan tertulis yang diterima VOA, Minggu (30/4/2023).
Said menambahkan beberapa pengurus Partai Buruh di daerah ada yang diminta datang ke kantor Bawaslu daerah tanpa undangan resmi. Ia menilai tindakan yang dilakukan Bawaslu di daerah itu tidak wajar. Padahal, kata dia, buruh hanya ingin menggelar aksi pada perayaan May Day 2023.
"Saya menangkap ada gelagat yang aneh dari Bawaslu ini. Seperti ada suatu agenda yang sedang dirancang Bawaslu di balik aksi masif mereka malam ini yang begitu mendadak," tambahnya.
Kendati demikian, Partai Buruh beserta serikat buruh lainnya tetap menggelar aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh dipusatkan di kawasan Monumen Nasional di Jakarta.
Mereka menuntut sejumlah hal, antara lain pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, ambang batas parlemen, dan ambang batas pencalonan presiden yang dinilai tidak sesuai dengan demokrasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja membantah melarang Partai Buruh untuk menggelar aksi May Day. Ia menjelaskan pihaknya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilu pada Peringatan Hari Buruh. Bawaslu memandang perlu mengingatkan peserta pemilu 2024 agar tidak melakukan kampanye pemilu pada May Day 2023, karena tahapan pemilu belum memasuki masa kampanye.
"Ini berlaku untuk semua, kecuali Partai Buruh sudah mengajukan beberapa proposal tentang beberapa kegiatan. Berarti hanya Partai Buruh yang harus dikomunikasikan agar tidak melanggar peraturan tentang sosialisasi dan kampanye," ujar Rahmat Bagja kepada VOA, Senin (1/5/2023).
Bagja tidak ingin lembaganya dituduh melakukan larangan aksi May Day. Karena itu, ia juga meminta klarifikasi dari Partai Buruh tentang informasi bahwa Bawaslu daerah melarang aksi May Day.
Surat Edaran pencegahan kampanye pada May Day ditandangani Rahmat Bagja pada 28 April 2023 dan ditujukan untuk Bawaslu-Bawaslu di daerah. Sejumlah hal yang dilarang saat May Day yaitu membawa atribut partai dan menghina peserta pemilu lainnya. [sm/lt]
Forum