Fraksi-fraksi politik Yaman, termasuk pemberontak Muslim Syiah yang menguasai ibukota, Sabtu menandatangani perjanjian Sabtu (1/11) agar presiden dan perdana menteri bisa membentuk pemerintahan baru.
Perjanjian itu meminta Presiden Abed Rabbu Mansour Hadi dan Perdana Menteri Khaled Bahah untuk membentuk “pemerintahan nasional yang kompeten”, yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia dan bersikap netral dalam isu-isu nasional.
Pemberontak Syiah, yang disebut Houthi, pada Jumat memberi Presiden Hadi tenggat 10 hari untuk membentuk pemerintahan baru atau menghadapi revolusi.
Pembentukan pemerintahan baru yang mewakili golongan-golongan politik merupakan bagian dari kesepakatan yang ditengahi PBB guna mengakhiri krisis politik di sana akibat perebutan kekuasaan setelah Presiden Ali Abdullah Saleh mundur tiga tahun lalu.
Pemberontak Houthi menduduki Sanaa, ibukota Yaman, September setelah gelombang kekerasan berminggu-minggu. Mereka berjanji menarik mundur pasukannya setelah pemerintah baru terbentuk.
