Delapan puluh sembilan dari 104 anggota parlemen yang ikut dalam sidang parlemen hari Senin (25/1) di Tobruk menolak rencana perdamaian PBB, menuntut sebuah proposal baru dalam 10 hari.
Sedikitnya satu anggota parlemen mengatakan, kabinet terlalu besar dan mereka bersedia mempertimbangkan kabinet yang lebih kecil.
Mereka juga keberatan dengan sebuah pasal UU yang memperbolehkan pemerintah persatuan untuk memecat pemimpin militer. Mereka mengatakan, mereka khawatir hal ini dapat mengarah pada pemecatan panglima militer Khalifa Hifter, yang tidak menutup-nutupi rasa tidak senangnya kepada pihak Islamis.
Para pejabat PBB yang merundingkan pemerintah persatuan mengatakan, mereka akan melanjutkan konsultasi dengan kedua belah pihak dan "membiarkan prosesnya berjalan terus."
Libya dibagi menjadi dua pemerintahan yang terpisah, satu di Tobruk dan pemerintah yang didukung Islamis di Tripoli.
Amerika Serikat dan pihak-pihak lainnya khawatir kelumpuhan politik akan memberi ruang pada ISIS dan kelompok-kelompok ekstremis lainnya, sehingga menjadi ancaman yang lebih besar.
Libya dilanda kekacauan sejak diktator Moammar Gadhafi digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011. [ps/jm]
