Parlemen Jepang, Selasa (1/2) meloloskan sebuah resolusi langka terkait keprihatinan atas masalah hak asasi di China, termasuk perlakuan terhadap penduduk Muslim Uyghur dan warga kota Hong Kong, beberapa hari sebelum Olimpiade Beijing dibuka.
Susunan kata-kata resolusi yang diusulkan oleh sebuah kelompok bipartisan itu dilaporkan telah diperlunak setelah melewati beberapa diskusi panjang untuk menghindari tuduhan langsung terhadap Beijing melakukan pelanggaran HAM.
Resolusi yang berfokus pada meningkatnya catatan hak asasi China itu datang ketika negara Asia Timur itu sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Beijing bulan ini.
Tokyo telah berhati-hati melakukan pendekatannya pada China, menyeimbangkannya dengan tekanan yang diberikan kepada Beijing oleh Washington, sekutu dekat Jepang. Amerika Serikat dan China adalah mitra dagang terbesar Jepang.
Suara mayoritas di majelis rendah menyetujui resolusi tersebut, yang mengungkapkan "keprihatinan serius atas situasi hak asasi manusia" di wilayah Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Mongolia Dalam di China.
Resolusi itu juga menyerukan agar pemerintah Jepang terlibat secara konstruktif dalam isu-isu HAM di China.
Sebagai tanggapan, Beijing mengecam resolusi itu sebagai "provokasi politik yang serius".
Resolusi itu "sangat mencampuri urusan dalam negeri China," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian yang sekaligus menambahkan, "China berhak mengambil tindakan lebih lanjut".
China telah lama membantah tuduhan atas perlakuannya terhadap Uyghur dan warga Turkik Muslim lainnya, termasuk tuduhan AS bahwa China melakukan genosida.
Para ahli memperkirakan lebih dari satu juta orang dipenjara di kamp-kamp di wilayah Xinjiang tempat tinggal warga minoritas.
Beijing juga membantah klaim bahwa warga Tibet hidup di bawah pengawasan ketat disertai ancaman penjara atau pelecehan kalau memperlihatkan perilaku non-China, seperti misalnya memiliki potret Dalai Lama -- pemimpin spiritual Tibet yang hidup di pengasingan.
Sehubungan dengan isu Hong Kong, Jepang berulang kali telah menyatakan "keprihatinan besar" atas sistem pemilihan di wilayah bekas jajahan Inggris itu ketika China meningkatkan kendali terhadap pusat finansial kawasan itu yang memicu protes pro-demokrasi secara besar-besaran.
Pada Desember lalu, Jepang mengatakan tidak akan mengirim wakil pemerintah ke Olimpiade Beijing sementara menyerukan agar China menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade tersebut karena mereka menilai bahwa terjadi pelanggaran HAM secara luas di China.
Tetapi Beijing telah memperingatkan empat negara Barat itu harus "membayar harga tinggi" akibat kampanye yang dipimpin AS tersebut. [mg/jm]
