Direktur Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Djauhari Oratmangun mengatakan, para menteri luar negeri setuju Burma untuk memimpin ASEAN tahun 2014, tetapi para kepala negara masih harus melakukan pemungutan suara atas hal ini.
“Keputusan tersebut akan dibuat oleh para kepala negara, bukan oleh menteri-menteri luar negeri. Jadi anda harus menunggu hingga KTT ASEAN berakhir,” demikian penjelasan Djauhari Oratmangun.
Pekan ini, para menteri dari 10 negara anggota ASEAN akan membahas masalah ekonomi dan keamanan kawasan, di Bali. Para kepala negara anggota ASEAN baru akan menghadiri KTT ini akhir pekan nanti, dan akan diikuti oleh para pemimpin negara-negara kawasan guna mengikuti KTT Asia Timur, di mana untuk pertama kalinya Amerika dan Rusia akan ikut serta secara penuh.
Memperbolehkan pemerintah Burma yang dipimpin militer untuk mengambil alih kepemimpinan organisasi kawasan yang mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM, merupakan isu yang kontroversial.
Sejumlah organisasi HAM telah mendesak ASEAN agar mensyaratkan Burma untuk melakukan reformasi besar-besaran sebelum memperbolehkannya memimpin ASEAN.
Tetapi dalam wawancara dengan VOA, Menteri Luar Negeri Burma Wunna Maung Lwin mengatakan, semua menteri luar negeri ASEAN telah menyetujui Burma.
Wunna Maung Lwin mengatakan, semua menteri luar negeri menyambut perbaikan HAM di Burma dan setuju untuk memberikan kepemimpinan ASEAN kepada Burman. Keputusan para menteri luar negeri itu – menurutnya – akan diserahkan kepada para kepala negara.
Burma tahun ini telah melkaukan sejumlah langkah reformasi, memperkuat kesempatannya untuk menjadi pemimpin ASEAN. Sebelum KTT ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyambut laporkan atas rencana Burma membebaskan sebagian tahanan politik yang masih ditahan pekan ini.
Sekitar 200 tahanan politik termasuk dalam amnesti besar-besaran yang membebaskan lebih dari enam ribu tahanan belum lama ini.
Pihak berwenang Burma mengatakan hanya beberapa ratus tahanan politik yang masih ditahan, tetapi kelompok-kelompok HAM menyebut angka yang jauh lebih besar. Namun, sebuah kelompok HAM yang berbasis di Thailand mengatakan, pihaknya telah mendokumentasikan lebih dari 1.600 tahanan politik yang masih dipenjara.
