Panglima militer Myanmar mengatakan ketentuan dalam konstitusi terkait syarat calon presiden bukan sengaja untuk menutup kemungkinan bagi pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.
Dalam wawancara eksklusif dengan VOA siaran bahasa Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan ketentuan itu – dimana calon presiden tidak boleh memiliki pasangan atau anak warga negara asing – adalah sebuah isu nasional.
Ia mengatakan ketentuan itu mencerminkan masalah imigrasi di Myanmar, yang terletak diantara negara-negara sangat padat penduduk.
Suu Kyi tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden karena dua putranya adalah warga Inggris. Mendiang suaminya juga warga Inggris.
Ketika ditanya apakah ia bersedia bertemu empat mata dengan Suu Kyi, Jenderal Hlaing mengatakan hal tersebut “sulit” karena niat politik pemimpin partai NLD itu mungkin tidak sama dengan niat politiknya. Tetapi ia tidak menutup kemungkinan terjadinya pertemuan semacam itu jika memang perlu dilakukan.
Jenderal itu dikabarkan bertemu Suu Kyi untuk pertama kalinya akhir bulan lalu dalam perundingan yang belum pernah dilakukan antara ke-14 partai politik dan pemimpin militer Myanmar. Perundingan itu menghasilkan komitmen bersama untuk membicarakan lebih lanjut reformasi politik dan negosiasi perdamaian.
Banyak kelompok pemberontak etnis telah melawan pemerintah pusat selama puluhan tahun terkait otonomi dan mengakibatkan puluhan ribu orang tewas. Sebagian besar kelompok itu telah menandatangani perjanjian gencatan senjata temporer beberapa tahun ini, tetapi perjanjian permanen masih terus dibahas.
