Panel yang dibentuk Presiden Amerika Donald Trump untuk menyelidiki dugaan penipuan dalam pemilihan presiden bertemu di negara bagian New Hampshire hari Selasa (12/9), setelah anggota partai Republik tertinggi menyatakan bahwa pemilih dari luar negara bagian membantu Senator Demokrat Hillary Clinton meraih kemenangan bulan November lalu.
Trump membentuk Komisi Penasihat Presiden untuk Integritas Pemilu pada bulan Mei setelah menyatakan, tanpa bukti, bahwa jutaan orang memilih secara tidak sah dalam pemilihan presiden bulan November lalu. Sebagian besar pejabat pemilihan dan ahli hukum berpendapat bahwa penipuan dalam pemilihan presiden Amerika jarang terjadi.
Komisi tersebut mengadakan pertemuan keduanya di kota Manchester beberapa hari setelah Kris Kobach menyatakan hari Kamis di kolom penerbitan Brietbart News bahwa penipuan pemilu menyebabkan Senator Amerika Maggie Hassan dari partai Demokrat mengalahkan Kelly Ayotte dari Partai Republik dengan selisih suara 1.107. Hassan adalah gubernur New Hampshire dari tahun 2013 sampai 2017.
Klaim oleh Kobach, yang juga dari Partai Republik di negara bagian Kansas, mendorong delegasi kongres New Hampshire untuk meminta perwakilan Demokrat New Hampshire mengundurkan diri. Bill Gardner, juga New Hampshire, menolak mundur, dan mengatakan dia ingin mengetahui mengapa kepercayaan orang Amerika terhadap proses pemilihan umum menurun.
Kobach mengatakan pekan lalu bahwa data baru menunjukkan lebih dari 6.500 orang mendaftar untuk memilih tahun lalu dengan menggunakan SIM negara bagian lain dan hanya 15 persen dari mereka telah memperoleh SIM di New Hampshire. Itu adalah bukti kecurangan pemilih, katanya.
Tetapi undang-undang New Hampshire mengizinkan orang-orang seperti mahasiswa dan personil militer tinggal di negara bagian itu untuk pemungutan suara dan menjadi penduduk negara bagian lain untuk mendapat SIM. [sp/ii]
