Para anggota sebuah komisi yang dibentuk pemerintah Myanmar untuk menginvestigasi pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, di bagian barat Myanmar, telah berjanji akan bersikap tidak memihak. Sekitar 700 ribu anggota masyarakat minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine untuk menghindari operasi militer yang brutal.
Komisi Penyelidikan Independen mengadakan rapat resmi pertamanya hari Kamis (16/8) di ibukota, Naypyitaw, sehari setelah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin negara itu, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Ketua komisi tersebut, mantan diplomat Filipina Rosario Manolo, mengatakan dalam konferensi pers bahwa panel itu akan bersikap “independen, tidak memihak dan netral.”
Komisi tersebut dibentuk setelah berbagai organisasi HAM meminta Mahkamah Kejahatan Internasional agar menyelidiki berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan militer terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan massal, dan penghancuran desa-desa. [uh]
