Pihak berwenang di Pakistan mengatakan persiapan sedang berlangsung untuk melaksanakan sensus nasional pertama dalam 19 tahun yang akan dimulai Rabu (15/3), dan lebih dari 200.000 tentara akan membantu para petugas sensus dalam mengumpulkan data.
Menteri Penerangan Maryam Aurangzeb mengatakan dalam konferensi pers di Islamabad, Minggu, bhwa kampanye dari rumah ke rumah selama 70 hari itu akan berlangsung dalam dua tahap dengan biaya sekitar US$185 juta.
Maryam menjelaskan bahwa hampir 120.000 pegawai negeri yang dilatih khusus telah ditugaskan untuk melaksanakan sensus yang sangat diperlukan itu. Ia meminta semua warga negara untuk bekerjasama dengan para petugas dan memperingatkan agar tidak memberikan informasi yang salah, dengan mengatakan bahwa mereka yang kedapatan bersalah akan menghadapi hukuman penjara enam bulan dan denda sekitar $500.
"Pakistan siap untuk survei ke enam mengenai perumahan dan kependudukan... Seperti yang kita tahu telah 19 tahun sejak kita melalui proses sensus. Kita semu tahu bagaimana distribusi sumber daya, legislasi berbasis bukti dan pembuatan kebijakan penting untuk kebijakan negara untuk penyediaan layanan sosial," ujarnya.
Juru bicara militer Mayjen Asif Ghafoor mengatakan kepada wartawan bahwa lembaganya telah ditugaskan untuk menjaga keamanan dan memastikan sensus itu berlangsung mulus dan transparan.
Populasi Pakistan telah meledak sejak konsensus pertama mereka pada 1951, ketika penduduknya mencapai 34 juta orang.
Bank Dunia memperkirakan pada 2015 bahwa populasi negara itu telah mencapai 190 juta, tapi para pejabat Pakistan masih menggunakn angka 134,7 juta dari sensus yang berlangsung pada 1998 untuk merencanakan program-program pembangunan. Diperkirakan 60 persen warga Pakistan berusia di bawah 30 tahun.
Para aktivis menyalahkan kurangnya sensus, di antara faktor-faktor besar lainnya, atas berkurangnya layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatnya malnutrisi dan pertumbuhan tidak maksimal dan tekanan terhadap sumber-sumber daya air yang langka.
Pakistan telah berjuang melawan militansi Islamis selama lebih dari 13 tahun, yang dijadikan alasan utama oleh para pejabat atas keterlambatan mengadakan sensus.
Sensus kependudukan juga digunakan untuk menentukan kursi elektoral dalam parlemen Pakistan.
Para pengkritik mengatakan partai-partai besar dan lokal telah mempengaruhi upaya-upaya sensus sebelumnya di negara itu, menyebabkan kelebihan representasi untuk beberapa wilayah di parlemen.
Para pejabat mengatakan bahwa sekitar tiga juta pengungsi Afghanistan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, juga akan dihitung dalam sensus. Hal ini telah membuat berang para pemimpin, terutama di provinsi Baluchistan di barat daya, di mana populasi etnis Baluch khawatir hal tersebut akan menjadikan mereka minoritas di daerah asal mereka itu.
Komunitas transgender di Pakistan juga akan dimasukkan dalam sensus ini untuk pertama kalinya dalam sejarah negara. Para pejabat mengatakan badan PBB untuk kependudukan telah sepakat untuk menugaskan para pemantau internasional untuk mengawasi administrasi sensus. [hd]
