Presiden Pakistan Mamnoon Hussain hari Rabu (7/1), menandatangani sebuah undang-undang yang memungkinkan pembentukan pengadilan militer untuk mengadili secara cepat warga sipil yang menjadi tersangka teroris. Sebelumnya, parlemen Pakistan menyetujui undang-undang itu pada hari Selasa.
Pengadilan-pengadilan kontroversial itu adalah bagian dari serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk menumpas militansi Islamis setelah sekelompok militan Taliban bersenjata menyerang sebuah sekolah di Peshawar dan menewaskan 134 anak bersama 16 staf sekolah bulan lalu. Taliban Pakistan mengaku bertanggungjawab atas insiden berdarah itu dan bersumpah akan melakukan lebih banyak serangan serupa.
Pengadilan-pengadilan militer yang baru disetujui itu akan diberlakukan selama dua tahun dan para legislator mendukung pembentukan pengadilan itu karena ancaman-ancaman dari militan telah mengecilkan nyali pengadilan-pengadilan sipil, para saksi, dan para penuntut untuk menyeret teroris ke pengadilan.
Namun, para aktivis HAM setempat dan internasional mengecam para pemimpin politik Pakistan karena mengizinkan pengadilan militer untuk warga sipil.
Komisi Internasional Ahli Hukum (ICJ) mengatakan pengadilan militer seperti itu adalah pukulan serius terhadap HAM dan aturan hukum di Pakistan.
Direktur ICJ biro Asia Sam Zarifi mengatakan dalam sebuah pernyataan, Pakistan harus menolak strategi kontra produktif ini dan sebaiknya malah memperkokoh proses yudisial dan penegakan hukumnya hingga sejalan dengan ketentuan domestik dan internasional.
PM Nawaz Sharif memberlakukan kembali hukuman mati dua hari setelah serangan tanggal 16 Desember terhadap sebuah sekolah di Peshawar, dan pihak berwenang telah menghukum gantung enam terpidana teroris.
