Mahkamah Agung Pakistan hari Kamis (20/4) akan mengumumkan sebuah keputusan yang sangat dinanti-nantikan, yang kemungkinan bisa mendongkrak secara politik PM Nawaz Sharif, atau mendongkelnya dari jabatannya karena tuduhan korupsi.
Mahkamah Agung telah menyelesaikan sidang kasus itu 23 Februari lalu namun belum mengumumkan keputusan akhirnya.
Tuduhan korupsi terhadap PM itu berakar dari bocornya laporan keuangan yang disebut Dokumen Panama. Dokumen itu mencantumkan dua putra dan seorang putri Sharif, bersama ratusan warga Pakistan lain, sebagai pemegang akun-akun bank luar negeri.
Sharif membantah melakukan kesalahan, namun pengadilan tahun lalu sepakat untuk menyelidiki kekayaan keluarganya yang tersimpan di luar negeri setelah pemimpin oposisi Imran Khan mengancam akan melakukan aksi protes jalanan.
Pakistan Tehreek-e-Insaf, partainya Khan, bersama beberapa politisi lain, secara terpisah mengajukan petisi ke pengadilan untuk mendiskualifikasi perdana menteri tersebut.
Mereka beralasan sejak munculnya Dokumen Panama, Sharif dalam pidato-pidatonya di parlemen dan di hadapan rakyat Pakistan telah menyembunyikan fakta-fakta mengenai kekayaan anak-anaknya di London melalui perusahaan-perusahaan di luar negeri.
Khan menuding keluarga Sharif memperoleh kekayaan melalui penghindaran pajak, pencucian uang dan korupsi selama dua kali masa jabatan sebelumnya sebagai perdana menteri, [ab/as]
