Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mendesak pemerintah Korea Selatan menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap junta Myanmar.
Korea Selatan, yang merupakan sebuah kekuatan regional yang berpengaruh dengan kondisi ekonomi yang dinamis, dapat berperan sangat penting untuk membantu membalik kegagalan masyarakat internasional guna mengatasi krisis di Myanmar, Ujar Andrews dalam konferensi pers di Seoul pada Senin (21/11).
“Korea seharusnya dengan tegas mendiskreditkan klaim bahwa pemilu yang direncanakan junta adalah sah, menjatuhkan sanksi ekonomi pada target-target yang terkait junta, dan memperluas perlakuan manusiawinya terhadap warga negara Myanmar yang tinggal di Korea sementara mendorong negara-negara tetangga Myanmar untuk melakukan hal yang sama,” kata Andrews.
“Tindakan yang tegas, strategis, dan terkoordinasi dalam mendukung rakyat Myanmar termasuk melalui pemutusan akses junta ke pendapatan dan senjata dapat membuat perbedaan penting.”
Dalam tugas kunjungan selama enam hari ke Korea Selatan yang berlangsung dari 16 hingga 21 November, Andrews bertemu dengan sejumlah pejabat Korea dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Perdagangan Industri dan Energi.
Ia juga bertemu CEO bisnis besar Korea yang beroperasi di Myanmar. Menurut pernyataan yang disampaikan pada akhir kunjungan, ia memberi kesan kepada para investor Korea akan pentingnya memastikan operasi mereka tidak menguntungkan junta.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Korea Selatan atas pernyataan Andrews yang mendesak mereka untuk menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar. [ka/rs]
Forum