Amnesty International mengatakan pembunuhan seorang perempuan yang merupakan pejabat terkemuka di Departemen Urusan Perempuan Afghanistan, dimaksudkan untuk melemahkan pencapaian rapuh atas hak-hak perempuan di Afghanistan. Organisasi HAM itu mendesak pemerintah Afghanistan agar menyeret mereka yang bertanggungjawab atas serangan itu ke pengadilan.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan Hanifah Safi, direktur urusan perempuan di provinsi Laghman, Afghanistan timur, tewas hari Jumat (13/7) ketika bom yang tersembunyi di bawah mobilnya meledak di ibukota provinsi itu, Mehterlam. Suami dan anak perempuannya juga luka dalam ledakan itu, bersama setidaknya enam warga sipil lain.
Horia Mosadiq, peneliti pada Amnesty International Afghanistan, mengatakan pola khas rakyat Afghanistan dalam kasus seperti Hanifah adalah pihak berwenang tidak mampu melakukan penyelidikan yang memadai atas kasus tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan.
Dalam Konferensi Donor Internasional di Tokyo awal bulan ini, Amnesty International mengatakan Afghanistan bertekad membangun negara yang stabil berdasarkan aturan hukum, peradilan yang efektif dan independen serta tata pemerintahan yang baik. Menurut Mosadiq, tekad itu tidak berarti jika mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan bisa lolos dari pengadilan.
Amnesty International mengingatkan, pemerintah Afghanistan dan sekutu-sekutunya harus memastikan bahwa HAM, termasuk hak-hak perempuan, tidak dikorbankan atau diperdagangkan demi mendapat kesepakatan di saat Afghanistan mengejar penyelesaian politik dengan Taliban dan kelompok-kelompok pemberontak lain.
Belum ada yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu, yang terjadi hanya beberapa hari setelah dirilisnya video yang menunjukkan eksekusi terbuka atas seorang perempuan oleh Taliban.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan Hanifah Safi, direktur urusan perempuan di provinsi Laghman, Afghanistan timur, tewas hari Jumat (13/7) ketika bom yang tersembunyi di bawah mobilnya meledak di ibukota provinsi itu, Mehterlam. Suami dan anak perempuannya juga luka dalam ledakan itu, bersama setidaknya enam warga sipil lain.
Horia Mosadiq, peneliti pada Amnesty International Afghanistan, mengatakan pola khas rakyat Afghanistan dalam kasus seperti Hanifah adalah pihak berwenang tidak mampu melakukan penyelidikan yang memadai atas kasus tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan.
Dalam Konferensi Donor Internasional di Tokyo awal bulan ini, Amnesty International mengatakan Afghanistan bertekad membangun negara yang stabil berdasarkan aturan hukum, peradilan yang efektif dan independen serta tata pemerintahan yang baik. Menurut Mosadiq, tekad itu tidak berarti jika mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan bisa lolos dari pengadilan.
Amnesty International mengingatkan, pemerintah Afghanistan dan sekutu-sekutunya harus memastikan bahwa HAM, termasuk hak-hak perempuan, tidak dikorbankan atau diperdagangkan demi mendapat kesepakatan di saat Afghanistan mengejar penyelesaian politik dengan Taliban dan kelompok-kelompok pemberontak lain.
Belum ada yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu, yang terjadi hanya beberapa hari setelah dirilisnya video yang menunjukkan eksekusi terbuka atas seorang perempuan oleh Taliban.
