Sebuah organisasi hak asasi manusia menyerukan kepada pemerintah Myanmar agar mendukung penyelidikan independen internasional mengenai tuduhan pelanggaran oleh pasukan keamanannya terhadap anggota etnik minoritas Muslim Rohingya negara itu, termasuk apa yang tampaknya penggunaan sistematis kekerasan seksual.
Human Rights Watch yang berbasis di Amerika mengatakan dalam pernyataan hari Senin bahwa tentara dan polisi Pengawal Perbatasan turut dalam perkosaan, perkosaan bergilir, penggeledahan tubuh yang keterlaluan dan penyiksaan seksual ketika melakukan operasi kontra-pemberontakan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, dari bulan Oktober hingga pertengahan Desember.
Organisasi tersebut mengatakan komandan militer dan polisi hendaknya dituntut pertanggungjawaban atas tindakan demikian kalau mereka gagal menghentikan atau menghukum orang-orang yang melakukannya. Komisaris Tinggi urusan Hak Asasi PBB menyampaikan tuduhan serupa dalam laporan terinci yang dirilis hari Jumat. [gp]
