Ombudsman RI mengungkapkan berdasarkan data, praktik rangkap jabatan oleh para pejabat negara/pemerintahan di BUMN dan anak-anak perusahaan BUMN pada 2019 cukup serius dan melanggar peraturan, diperkirakan masih akan terjadi pada 2020. Yoanes Litha melaporkan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.