Mulai hari Senin (18/9), para pemimpin dunia akan berkumpul untuk menghadiri pertemuan tahunan PBB di New York, di mana Presiden Donald Trump akan memulai debutnya di panggung PBB , dan isu nuklir Korea Utara tampaknya akan menempati puncak agenda global.
Dewan Keamanan PBB menyetujui sanksi ekonomi tambahan terhadap Pyongyang hari Senin lalu, putaran sanksi kedua hanya dalam waktu lima minggu, sebagai tanggapan atas uji coba nuklir bawah tanah 3 September yang kemungkinan adalah bom hidrogen.
Meskipun Amerika Serikat merancang, menegosiasikan dan mendesak agar resolusi itu segera diadopsi, Presiden Trump mengesampingkan hasilnya sebagai “bukan masalah besar.”
Dia telah berulang kali mengatakan bahwa dia akan membiarkan opsi militer tetap tersedia. Pernyataan itu digemakan oleh duta besar Amerika untuk PBB dan penasihat Keamanan Nasional hari Jumat itu dalam acara pertemuan dengan para wartawan Gedung Putih.
“Yang sangat penting bagi Korea Utara adalah bahwa kami mencoba dan mengupayakan sebanyak mungkin pilihan diplomatik seperti yang telah kami lakukan,” kata Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk PBB. Dia menambahkan bahwa jika tekanan ekonomi internasional tidak mempan dan Korea Utara terus menantang, tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan oleh PBB.
“Jadi, dengan demikian, tidak ada masalah bahwa saya akan melemparnya ke Jenderal James Mattis karena saya kira dia memiliki banyak pilihan,” kata Haley, merujuk pada menteri pertahanan Amerika.
“Bagi mereka yang telah berkomentar tentang tidak adanya pilihan militer, sebenarnya ada opsi militer,” kata Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster. “Namun, bukan itu yang lebih suka kami lakukan adalah menyerukan kepada semua negara untuk melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah global ini.”
Menjabat sejak Januari, pertemuan dalam acara Sidang Majelis Umum PBB ini adalah yang pertama bagi Trump, namun sebagai warga asal New York, ini berarti dia akan pulang ke kota asalnya, mewalaupun baru untuk yang kedua kali sejak pelantikannya. [lt]
