Seorang pejabat Uni Eropa yang memimpin pembicaraan antara Iran dan kelompok lima negara berpengaruh dunia hari, Selasa (1/9), mengatakan para partisipan berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015, yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi.
Seusai pertemuan di Wina, Helga Schmid menulis cuitan bahwa “para partisipan bersatu dalam tekad untuk mempertahankan Perjanjian Iran dan mencari jalan untuk memastikan penerapan penuh perjanjian itu, terlepas dari tantangan yang ada sekarang ini.”
“Semua partisipan menegaskan kembali pentingnya mempertahankan perjanjian, mengingat ini adalah elemen penting bagi arsitektur nonproliferasi nuklir global, yang didukung Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB,” sebut Schmid dalam pernyataannya kemudian.
Perjanjian ini mendapat tekanan tahun lalu sewaktu Iran mengumumkan akan mengambil langkah-langkah untuk meninggalkan komitmennya, mengeluh karena negara itu tidak mendapatkan bantuan ekonomi yang dijanjikan, setelah AS memberlakukan sanksi-sanksi baru.
Sanksi-sanksi itu diambil setelah pemerintahan Trump mundur dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, dengan alasan perjanjian itu tidak banyak bermanfaat untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir sementara negara itu telah diberi terlalu banyak pelonggaran sanksi.
Iran membantah telah membuat senjata nuklir, dan menyatakan mampu serta siap untuk mengubah tindakan yang telah diambil untuk mundur dari perjanjian itu. Teheran telah melampaui batas jumlah uranium diperkaya yang dapat disimpannya sekaligus, melampaui kadar yang diizinkan dalam memperkaya uranium, dan telah memasang sentrifusa yang lebih canggih.
Wakil-wakil dari negara Inggris, China, Prancis, Rusia dan Jerman ambil bagian dalam pembicaraan pada hari Selasa (1/9). Ini merupakan upaya terbaru mereka dalam menyelamatkan perjanjian nuklir dengan Iran.
Berbicara dengan wartawan seusai pertemuan, utusan China Fu Cong meminta Iran agar kembali mematuhi kewajiban-kewajiban sepenuhnya, tetapi ia juga mengatakan “bantuan ekonomi untuk Iran perlu diberikan.”
Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait perjanjian nuklir itu mencakup mekanisme bagi para partisipan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan. Bulan lalu, AS ingin menegakkan kembali sanksi-sanksi PBB berdasarkan pelanggaran Iran terhadap kewajiban-kewajibannya.
Para penandatangan perjanjian dengan Iran telah menolak langkah AS itu, sesuatu yang mereka kukuhkan dalam pembicaraan hari Selasa (1/9). [uh/ab]
