Negara-negara Asia Tenggara akan menggalang dana kemanusiaan untuk membantu para imigran Muslim Rohingya dan Bangladesh yang baru-baru ini mendarat dengan kapal di Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Thailand, menurut seorang menteri Malaysia, Kamis (2/7).
Singapura telah menjanjikan akan mengucurkan US$200.000 (sekitar Rp 2,6 miliar) menurut Menteri Dalam Negeri Malaysia Zahid Hamidi, dalam konferensi pers usai memimpin pertemuan regional mengenai krisis pengungsi.
Sejak awal Mei, lebih dari 4.600 manusia perahu dari Myanmar dan Bangladesh telah tiba di perairan Asia Tenggara, setelah para penyelundup menelantarkan kapal-kapal mereka di tengah razia perdagangan manusia di wilayah ini.
Sebagian di antara mereka adalah warga Bangladesh yang meninggalkan tempat asal yang miskin dengan harapan menemukan pekerjaan di luar negeri. Namun banyak di antara mereka adalah warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar, negara yang telah menolak memberikan hak-hak dasar mereka, termasuk kewarganegaraan, dan menempatkan lebih dari 100.000 warga Rohingya di kamp-kamp. Ada lebih dari satu juta orang Rohingya yang tinggal di Myanmar.
Pertemuan di Kuala Lumpur merupakan tindak lanjut dari sebuah konferensi darurat mengenai manusia perahu di Bangkok bulan Mei yang melibatkan 17 negara di wilayah itu. Dalam pernyataannya, Malaysia mengatakan dana perwalian itu akan dikelola oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Pernyataan tersebut mengatakan dana tersebut akan dibuka untuk sumbangan sukarela dari negara-negara ASEAN dan komunitas internasional "untuk membantu upaya-upaya kemanusiaan dan bantuan dalam menghadapi tantangan-tantangan" dalam mengatasi krisis pengungsi.
Zahid mengatakan semua beban akibat pengungsi tidak seharusnya ditanggung oleh negara-negara di wilayah tersebut. Ia mengusulkan setiap negara Asia Tenggara menyumbang $100.000 untuk dana tersebut.
Myanmar, yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Kyaw Kyaw Tun, berjanji untuk bekerjasama dengan para negara tetangga untuk membasmi sindikat-sindikat perdagangan manusia, ujar Zahid.
Namun, ujar Zahid, perlakuan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kita tidak seharusnya terlibat dalam urusan domestik mereka," ujarnya.
