Organisasi HAM terkemuka, Human Rights Watch, mendesak Myanmar untuk mempertimbangkan merevisi sebuah rancangan undang-undang investasi guna memastikan perlindungan yang lebih baik menghadapi berbagai kerugian sosial dan lingkungan.
Myanmar telah "gagal berkonsultasi secara terbuka" berkenaan RUU investasi tersebut, yang dapat "memberi dampak besar terhadap situasi HAM," demikian dinyatakan oleh Human Rights Watch, hari Kamis.
Pemerintahan sipil yang relatif baru itu dengan cepat membuka negeri itu bagi perniagaan dan investasi asing, setelah keluar dari lima dekade kediktatoran militer yang secara resmi berakhir tahun 2011.
"UU investasi baru akan menjadi landasan usaha Myanmar untuk kembali memasuki ekonomi global," ujar Jessica Evans dari HRW. Organisasi HAM yang berkedudukan di New York itu ingin Myanmar memperpanjang batas waktu 26 Maret untuk menerima masukan dari masyarakat dan berkonsultasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Para pemimpin Myanmar berusaha menarik investasi asing untuk membantu mendongkrak ekonomi yang telah menderita di bawah sanksi-sanksi negara-negara Barat selama berdasawarsa.
