Pada upacara penandantanganan di ibukota Myanmar, Naypyidaw, Presiden Thein Sein memuji kesepakatan gencatan senjata nasional itu sebagai hadiah bersejarah bagi generasi masa depan. Upacara yang disiarkan televisi secara nasional itu juga dihadiri beberapa diplomat asing dari sejumlah negara.
"Hari ini merupakan hari bersejarah yang penting bagi Myanmar. Kita membuka sebuah jalan baru bagi masa depan yang damai bagi negara kita. Puluhan ribu tentara pemerintah dan kelompok pemberontak tewas dalam konflik. Ratusan ribu warga yang tinggal di kawasan-kawasan konflik hidup sangat menderita karena pertempuran yang berlangsung,” kata Presiden Thein Sein.
Menyadari bahwa masih banyak kelompok pemberontak bertekad untuk berperang, presiden Thein Sein berjanji akan berusaha lebih keras untuk mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok lain.
Media-media di Mynamar melaporkan sejauh ini ada 10 kelompok pemberontak yang menolak berpartisipasi. Di antara kesepuluh kelompok itu, ada dua yang tergolong besar – yaitu Tentara Negara Bagian Wa Bersatu, salah satu kelompok pemberontak paling berpengaruh, dan Organisasi Kemerdekaan Kachin, yang mengontrol banyak wilayah di Myanmar timur laut.
Sekitar 40 persen penduduk Myanmar adalah anggota kelompok-kelompok etnik, dan banyak di antara kelompok-kelompok itu sudah lama menuntut hak otonomi atas sumber daya alam di wilayah mereka.
Pada upacara itu, ketua Serikat Nasional Karen (KNU), Saw Mutu Say Poe, menawarkan sejumlah saran kepada militer Myanmar yang berpengaruh.
“Saya mohon agar militer memanfaatkan dialog ketimbang kekerasan untuk membujuk kelompok-kelompok lain untuk meletakkan senjata mereka,” kata Saw Mutu Say Poe.
KNU, yang telah berperang melawan militer Myanmar selama 60 tahun, dianggap sebagai partisipan paling penting dalam kesepakatan gencatan senjata ini.
Berdasarkan kesepakatan gencatan yang tidak menuntut perlucutan senjata itu, dialog politik akan mulai berlangsung dalam waktu 90 hari.
Pemerintah Myanmar dan delapan kelompok pemberontak telah melangsungkan perundingan selama dua tahun untuk mencapai kesepakatan itu. Kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian itu pada awalnya berkumpul di kawasan sepanjang perbatasan Myanmar dengan Thailand.
Departemen Luar Negeri Amerika menyambut penandatangan itu sebagai langkah penting pertama menuju perdamaian abadi, namun menyatakan masih memiliki keprihatinan mengingat masih berlanjutnya serangan militer di negara bagian Kachin dan Shan, dan kurangnya akses kemanusiaan ke lebih dari 100 ribu pengungsi di kedua wilayah itu.
Kesepakatan perdamaian nasional merupakan sebuah prestasi bagi Thein Sein. Ia adalah seorang mantan jenderal dengan pemerintahan yang umumnya sipil, dan mulai berkuasa pada 2011 menyusul hampir lima dekade pemerintahan militer.
Partainya yang berkuasa menghadapi tantangan besar bulan depan ketika Myanmar menyelenggarakan pemilu nasional pertama sejak proses reformasi dimulai.
Partai pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi diperkirakan akan meraih kemenangan besar dalam pemilu 8 November itu, namun ikon demokrasi itu dinyatakan tidak berhak mencalonkan diri sebagai presiden berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.
Aung San Suu Kyi sendiri memperingatkan para pemimpin pemberontak untuk tidak tergesa mencapai kesepakatan perdamaian dengan pemerintah, dengan mengatakan bahwa isu yang paling penting adalah memastikan kestabilan di masa depan. [ab]
