Myanmar telah mengumumkan bahwa pemilu nasional yang lama ditunggu-tunggu di negara itu akan digelar tanggal 8 November.
Tanggal itu dikonfirmasi hari Rabu (8/7) oleh Direktur Komisi Pemilihan Umum U Thaung Hlaing, menurut Seksi Bahasa Birma VOA. Kelompok oposisi Liga Nasional bagi Demokrasi, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, diperkirakan akan terus memperoleh dukungan besar di TPS-TPS.
Tetapi Aung San Suu Kyi tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai presiden, setelah parlemen yang didominasi militer, bulan lalu, menolak melakukan reformasi konstitusi. Reformasi tersebut semestinya akan mengakhiri hak veto legislatif militer, yang akan lebih mempermudah langkah pengubahan konstitusi.
Berdasarkan piagam saat ini, militer Myanmar dijamin memiliki 25 kursi parlemen, cukup untuk memblokir perubahan konstitusi yang tidak mereka dukung. Konstitusi melarang siapa pun yang mempunyai anak-anak berkewarganegaraan asing untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Aung San Suu Kyi, yang anak-anaknya berkewarganegaraan Inggris, tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Keputusan itu dipandang sebagai kemunduran bagi transisi politik Myanmar, yang dimulai tahun 2011, ketika militer yang telah memerintah negara selama berpuluh tahun, menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
