Myanmar ingin Kedubes AS berhenti menggunakan istilah Rohingya sewaktu merujuk pada minoritas etnis yang tidak diakui di negara itu. Seorang pejabat pemerintah Myanmar mengatakan hal itu kepada VOA, Rabu (4/5).
Meski demikian, Aung Lin, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Myanmar, yang mengungkapkan itu mengakui, ia tidak tahu pasti apakah kementeriannya telah mengajukan permohonan resmi ke kedubes AS mengenai penggunaan istilah itu.
Kedubes AS, Rabu (4/5), menolak mengklarifikasi apakah sudah ada pembicaraan mengenai hal itu sehari sebelumnya. Seorang juru bicara Kedubes AS di Rangoon mengatakan, Kedubes AS tidak bersedia mengomentari pembicaraan diplomatik AS dengan pemerintah Myanmar.
Meski demikian, Duta Besar AS untuk Myanmar Scot Marciel, pada sebuah konferensi pers tanggal 28 April, menolak untuk tidak menggunakan istilah itu bahkan jika pemerintah Myanmar menentangnya sekalipun. Ia mengatakan, sudah menjadi praktik normal bagi AS dan masyarakat internasional untuk mengakui nama sebuah komunitas di manapun di dunia sesuai keinginan mereka disebut. Marciel menegaskan, itu bukan keputusan politik melainkan sekedar kebiasaan yang wajar.
Kedubes AS di Myanmar mendapat kecaman tajam dari para nasionalis negara itu sejak mengeluarkan pernyataan duka cita atas tragedi maritim tanggal 19 April yang menewaskan hingga 40 warga Rohingya. Para korban ketika itu sedang dalam perjalanan ke pasar dan rumah sakit dari sebuah kamp pengungsi domestik di negara bagian Rakhine.
Pemerintah Myanmar menyatakan mereka yang menyebut diri mereka Rohingya sesungguhnya adalah orang-orang Bengali yang secara ilegal memasuki negara itu. (ab/as)
