Myanmar akan memberi laporan terbaru secara teratur mengenai krisis yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine kepada negara-negara anggota ASEAN dan kemungkinan bekerjasama dengan mereka untuk mengkoordinasi usaha bantuan, kata para pejabat setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon hari Senin (19/12).
Pertemuan itu adalah pertemuan dengar keterangan tingkat tinggi yang pertama kawasan tersebut mengenai apa yang sedang terjadi di Myanmar barat, di mana militer sedang melakukan pencarian berdarah di daerah Rakhine yang mayoritas Muslim itu setelah sembilan orang polisi tewas di sana awal Oktober.
Menyusul pertemuan dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan para Menlu ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengatakan kepada wartawan, ada kesepakatan tentang perlunya memantau situasi tersebut.
"Saya katakan, ada kesepakatan perlunya membantu Myanmar untuk mengatasi tantangan ini dan kami akan terus membahas tentang bagaimana membantu negara ini," kata Le Luong Minh.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman mengatakan, Myanmar “harus berbuat lebih banyak,” dengan mengemukakan pentingnya akses kemanusiaan tanpa hambatan dengan koordinasi dari ASEAN.
Aung San Suu Kyi tidak berkomentar setelah pertemuan itu.
Aman, yang memperingatkan bahwa kelompok-kelompok seperti ISIS dapat memanfaatkan krisis itu, juga mengusulkan pembentukan kelompok pakar independen guna menyelidiki tuduhan pelanggaran hak azasi di Rakhine.
“Saya yakin bahwa dalam semangat pemeliharaan persatuan dan pentingnya ASEAN, kami harus menanggulangi masalah tersebut secara bersama,” kata Anifah Aman dalam pertemuan itu, menurut sebuah pernyataan.
Baik pemerintah negara-bagian Rakhine maupun pemerintah nasional telah membentuk komite penyelidik, walaupun kenetralan mereka telah dipertanyakan.
Puluhan Muslim dari minoritas Rohingya di negara mayoritas Buddha itu tewas dalam serangan awal, yang oleh pemerintah dituduh dilakukan oleh sebuah pemberontakan militan yang baru dan didanai dari luar negeri.
Sejak serangan Oktober di pos polisi, Myanmar telah menutup daerah di dekat kekerasan itu, sehingga bantuan yang masuk hanya terbatas dan delegasi resmi hanya berkunjung lewat tur-tur yang dipandu. Sekelompok wartawan diharapkan mengunjungi daerah itu segera, meskipun tidak jelas seberapa besar akses yang akan diberikan kepada mereka. [gp/ps]
