Pakistan memulai sidang gabungan khusus parlemennya hari Selasa (8/6) untuk membahas kemungkinan tanggapan, sehari setelah saingannya India mencabut status khusus bagi Kashmir, wilayah di Himalaya yang disengketakan yang diklaim oleh kedua negara secara keseluruhan.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dijadwalkan berbicara di depan sidang parlemen untuk menjelaskan rencana mendatang tindakan pemerintahnya.
India menambahkan ketentuan khusus pada konstitusinya pada tahun 1949 yang memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan kawasan tersebut memiliki konstitusi sendiri, bendera terpisah dan kebebasan dalam semua hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi. Pemerintah India yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu membatalkan ketentuan konstitusi itu pada hari Senin.
Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi telah lama berkampanye untuk mencabut status khusus yang diberikan kepada Kashmir, dengan alasan hal itu menghambat pembangunan dan mendorong kaum muda di sana untuk bergabung dengan pemberontak yang memerangi pemerintahan India.
Pakistan segera mengutuk dan menolak pengumuman hari Senin (5/8) oleh India itu dan menyebutnya sebagai “langkah ilegal.”
Komandan militer utama negara itu mengadakan pertemuan khusus hari Selasa (6/8) untuk meninjau situasi keamanan setelah langkah kontroversial India tersebut.
Protes anti-India juga meletus hari Selasa (6/8) di kota-kota di seluruh Islamabad yang dikelola sepertiga Kashmir dan di beberapa kota besar Pakistan. [lt/ab]
