Pihak militer Pakistan hari Rabu (10/5) mengalah setelah secara terbuka mempertanyakan keputusan perdana menteri yang memecat penasihat yang terkait artikel surat kabar yang menuduh adanya keretakan antara pemerintah sipil dan militer negara tersebut.
Hubungan pemerintah dan militer adalah topik yang sensitif di Pakistan, negara dengan sejarah kudeta militer sejak merdeka dari Inggris tahun 1947.
Dua minggu lalu, Perdana Menteri Nawaz Sharif memecat penasihat senior gara-gara artikel tahun lalu pada halaman depan koran Dawn yang menuduh adanya keretakan tersebut.
Mayor Jenderal Asif Ghafoor, juru bicara militer, kemudian mempertanyakan pemecatan itu dalam cuitan di Twitter, dengan mengatakan itu tidak sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan untuk mencari tahu pembocor informasi itu kepada wartawan Cyril Almeida tentang pertemuan keamanan tingkat tinggi.
Almeida, pada halaman depan artikel di Dawn melaporkan bahwa pemerintah meminta badan mata-mata militer, Inter-Service Intelligence, untuk bertindak terhadap militan atau menghadapi isolasi internasional.
Militer hari Rabu merilis pernyataan, mengatakan bahwa tweet Ghafoor telah ditarik dan masalah itu telah diselesaikan. Juga dikatakan, tweet itu tidak ditujukan ke instansi pemerintah atau pribadi manapun, dan menegaskan komitmen tentara untuk menegakkan konstitusi dan mendukung proses demokrasi. [ka/jm]
