Aliansi erat China dengan Kamboja telah dibentuk sebagian besar, melalui bantuan dan investasi bernilai miliaran dolar terkait dengan program Jalur Sutra Beijing, program yang memberi bantuan pembangunan di seluruh dunia untuk memperkuat ikatan perdagangan dan pengaruh politik.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemerintahnya menyambut baik bantuan ini, dengan mengatakan bantuan itu datang tanpa "ikatan" dibandingkan dengan bantuan negara-negara Barat yang dikaitkan reformasi demokratis. Tetapi wartawan VOA Brian Padden melaporkan pinjaman besar-besaran dan investasi China di Kamboja kelak bisa berdampak buruk.
Di kota pelabuhan Sihanoukville di Kamboja, pembangunan berlangsung di lebih dari 1.000 proyek bangunan tinggi yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tahun 2017, sebagian besar didanai oleh investasi swasta China.
Investor China merencanakan untuk membuka 100 lebih kasino dan berharap bisa mengubah kawasan resor tepi laut yang tadinya tenang menjadi tujuan permainan judi bagi para wisatawan serta menyaingi Macau dan Las Vegas. Tetapi penolakan warga setempat meningkat karena jumlah pekerja China yang didatangkan dengan upah lebih tinggi. Pemilik bisnis China mengatakan pekerja terampil tidak cukup tersedia di Kamboja.
Liao Shiyou, pemilik bisnis asal China mengatakan, "Saya seorang bos. Saya lebih suka suka menggunakan tenaga kerja Kamboja. Saya tidak ingin merekrut pekerja dari China karena lebih mahal."
Pemerintah China menyediakan $4 miliar pinjaman bantuan pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur Kamboja, memperluas pelabuhan, dan membangun jalan bebas hambatan baru antara Sihanoukville dan ibu kota, Phnom Penh.
Kehadiran 160 lebih perusahaan manufaktur milik China di negara itu telah menciptakan sekitar 20.000 pekerjaan baru bagi warga Kamboja yang mendapat upah sekitar $ 8,00 (Rp 112,000) per hari, yang lebih banyak dibandingkan penghasilan mereka bekerja di sawah.
Sebagian besar pabrik garmen dan furnitur di Asia Tenggara ini juga membantu perusahaan milik China menghindari kemungkinan tarif pajak A.S terhadap Beijing.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyambut baik bantuan dan investasi China yang tidak mengaitkan pendanaan dengan pembangunan demokrasi dan pemberantasan korupsi sebagaimana bantuan dari AS dan negara-negara Barat. Namun dukungan China itu, kata aktivis hak asasi manusia, membantu Hun Sen mempererat cengkeraman otoriternya pada kekuasaan. Perdana menteri Hun Sen bisa berkuasa tanpa mengindahkan sanksi AS dan Eropa yang diberlakukan karena melarang Partai Penyelamat Nasional yang beroposisi dan menindak media independen sebelum pemilu yang dimenangkannya tahun lalu.
Para pengecam mengatakan bantuan dan investasi itu telah menyebabkan Pnom Penh mendukung Beijing dalam klaimnya atas Laut China Selatan, dan ikut menentang kemerdekaan Taiwan serta keinginan Hong Kong bagi otonomi lebih besar. (my/jm)
