Menteri Penerangan Myanmar membela tindakan polisi terhadap mahasiwa yang demonstrasi, dengan mengatakan pihak berwenang berkewajiban dengan sah membubarkan protes dan mengemukakan insiden itu tidak akan menimbulkan dampak terhadap proses demokrasi negara itu.
Komentar itu, yang dimuat dalam harian pemerintah “Global New Light of Myanmar,” dikeluarkan setelah polisi dengan kekerasan membubarkan protes tersebut Selasa (10/3) di kota Letpadan, Myanmar tengah, tempat mahasiswa berusaha meneruskan demonstrasi yang menuntut perubahan rancangan undang-undang reformasi pendidikan.
“Walaupun telah diminta untuk berunding dengan damai, mahasiswa yang melakukan protes itu berusaha menerobos blokade polisi dan polisi berkewajiban dengan sah untuk membuarkan mereka,” tulis harian itu, mengutip Menteri Penerangan Ye Htut mengatakan kepada stasiun televisi setempat.
Sekalipun menyesalkan penindakan itu sebagai “insiden yang mengharukan,” Ye Htut mengatakan pemerintah yang didominasi militer berusaha sedapat-dapatnya untuk mencapai penyelesaian damai dan telah berusaha menghindarkan insiden yang tidak diinginkan.
Sedikitnya 127 orang telah ditangkap dan banyak pemrotes luka-luka ketika polisi dengan menggunakan pentungan menyerang mahasiswa. Dalam beberapa kasus, pemrotes dikejar, lalu ditendang dan dipukuli sementara mereka diseret ke kendaraan polisi.
Penindakan itu telah menimbulkan kecaman dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi internasional, dan menimbulkan keprihatinan baru bahwa Myanmar sudah tergelincir lebih jauh dari reformasi demokratis yang telah dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir.
