Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Jumat (10/1), bahwa Indonesia akan memperluas kemitraan pertahanan yang sudah berlaku dan meningkatkan penanganan isu-isu strategis yang berdampak pada kedaulatan, termasuk keamanan maritim dan keselamatan jalur laut dan perikanan.
Sugiono menambahkan Indonesia akan terus mengadvokasi penyelesaian kode etik antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China di Laut China Selatan dan mengedepankan sentralitas ASEAN.
Sebelumnya, Indonesia tidak merasa sebagai salah satu pihak dalam sengketa laut, jalur perairan yang penting bagi perdagangan global. Namun, baru-baru ini Indonesia menghadapi ujian dengan masuknya penjaga pantai China ke dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Beijing mengeklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, sehingga membuat negara itu berselisih dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Perselisihan yang kerap terjadi adalah mengenai perilaku armada garda pantai China yang sangat besar di ZEE mereka. China bersikeras bahwa pihaknya beroperasi secara sah di wilayah negaranya.
“Secara geostrategis, Indonesia dekat dengan sumber konflik regional, yaitu Laut China Selatan. Posisi Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian konflik yang damai,” kata Sugiono seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus mendorong dialog konstruktif mengenai kode etik.
Komitmen regional untuk merancang sebuah kode etik pertama kali dibuat pada 2002. Namun, pembicaraan mengenai pembuatannya baru dimulai pada 2017 dan kemajuan dalam proses pembuatan kode etik masih terbatas. Upaya selama bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja negosiasi dan sejumlah perjanjian yang ditandatangani untuk mempercepat proses tersebut.
Permasalahan yang pelik mencakup apakah kode etik tersebut akan mengikat secara hukum, dapat ditegakkan, dan didasarkan pada hukum maritim internasional, yang berdasarkan panel arbitrase internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim teritorial Beijing yang luas tidak memiliki dasar hukum.
China tidak mengakui keputusan tersebut.
Dalam pidato yang mencakup isu-isu luas mengenai politik luar negeri Indonesia yang dihadiri oleh komunitas diplomatik, Sugiono juga mengatakan Indonesia akan memprioritaskan penyelesaian pembicaraan perjanjian perdagangan bebas dan memperluas perdagangan internasional, termasuk dengan mitra non-tradisional di Afrika dan Pasifik.
Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS – yang meliputi Rusia, China, Brazil, India, Iran, Mesir, dan Afrika Selatan – bukan merupakan penyimpangan dari posisi internasional Indonesia, tetapi merupakan wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Ia menambahkan Indonesia tidak akan pernah menghentikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, menyerukan gencatan senjata dan pertanggungjawaban Israel atas perannya dalam konflik Gaza. [ft/rs]
Forum