Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pada Sabtu (1/3) bahwa ia telah menandatangani dokumen resmi untuk mempercepat pengiriman bantuan militer senilai sekitar $4 miliar ke Israel.
Pemerintahan Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari, menyetujui penjualan peralatan militer asing senilai hampir $12 miliar atau sekitar Rp198 triliun ke Israel, kata Rubio dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa pemerintah "akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen lama Amerika terhadap keamanan Israel, termasuk upaya untuk menghadapi ancaman keamanan."
Rubio mengatakan bahwa ia telah menggunakan wewenang darurat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel. Saat ini, Israel berada dalam gencatan senjata yang rapuh dalam perangnya melawan Hamas, kelompok yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat.
Hamas memulai perang dengan serangan terornya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sebuah serangan yang menewaskan 1.200 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang. Serangan militer Israel sejak saat itu telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak.
Pentagon mengumumkan pada Jumat bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui kemungkinan penjualan bom, peralatan penghancur, dan persenjataan lainnya ke Israel dengan nilai hampir $3 miliar.
Pemerintah memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata tersebut melalui prosedur darurat, melewati praktik lama yang biasanya memberi kesempatan kepada ketua dan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan serta Komite Hubungan Luar Negeri Senat untuk meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum pemberitahuan resmi dikirimkan ke Kongres.
Pengumuman pada Jumat itu menandai kali kedua dalam beberapa pekan terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan keadaan darurat untuk segera menyetujui penjualan senjata ke Israel. Pemerintahan Biden juga menggunakan wewenang darurat serupa untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel tanpa melalui tinjauan kongres.
Pada Senin, pemerintahan Trump membatalkan peraturan era Biden yang mewajibkannya melaporkan potensi pelanggaran hukum internasional terkait penggunaan senjata yang dipasok Amerika Serikat oleh sekutunya, termasuk Israel. Kebijakan ini juga menghilangkan sebagian besar bantuan kemanusiaan luar negeri dari Amerika.
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 19 Januari menghentikan pertempuran selama 15 bulan dan membuka jalan bagi perundingan untuk mengakhiri perang. Kesepakatan ini juga memungkinkan pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan di Gaza serta sekitar 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. [ah/ft]
Forum