Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, pada hari Kamis (16/1) meminta Israel dan Hamas menerapkan rencana gencatan senjata di Gaza “tanpa penundaan,” meningkatkan tekanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menerima kesepakatan tersebut.
Abdelatty menyampaikan pesan tersebut pada momen sensitif dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan.
Sehari setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mediator-mediator internasional lainnya mengumumkan perjanjian gencatan senjata, Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa kesepakatan belum tercapai.
Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press, Abdelatty menolak mengomentari klaim Netanyahu bahwa Hamas telah “mengingkari” janji tertentu dalam perjanjian tersebut.
Namun dia mengatakan kesepakatan telah dicapai berkat “keterlibatan mendalam” mediator Amerika, Qatar dan Mesir, termasuk pejabat dari pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump.
“Kami memiliki kesepakatan. Yang sangat penting adalah memulai penerapannya,” kata Abdelatty dari kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Ibu Kota Administratif Baru, sebuah kota luas yang baru dibangun sekitar 45 kilometer dari timur Kairo yang menampung kantor-kantor pemerintah.
“Apa yang kami lakukan sekarang adalah mendorong persetujuan akhir dan implementasi, tanpa penundaan,” katanya.
Mesir, yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel dan berbagi perbatasan dengan Gaza yang dikuasai Hamas, telah menjadi mediator utama antara kedua pihak yang bermusuhan itu selama bertahun-tahun dan merupakan pemain utama dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Kairo akan menjadi lokasi pembicaraan lanjutan antara AS, Qatar dan Mesir mengenai implementasi kesepakatan tersebut.
Abdelatty mengatakan perundingan akan segera dimulai, dan para mediator akan memiliki “ruang operasi” yang mengawasi kesepakatan di ibu kota Mesir.
“Kami berkomitmen penuh untuk memenuhi komitmen kami sendiri dan kami mengharapkan pihak lain untuk memenuhi komitmen mereka,” katanya.
Hamas menderita kerugian besar selama perang, namun kelompok tersebut tampaknya tetap utuh.
Abdelatty menolak membahas kemampuan Hamas, namun mengisyaratkan bahwa Hamas tidak akan berperan dalam memerintah Gaza setelah perang.
Dia mengatakan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional, yang memerintah dari Tepi Barat yang diduduki setelah digulingkan oleh Hamas pada tahun 2007, adalah entitas Palestina yang tepat untuk memimpin Gaza pascaperang. [ab/jm]
Forum