Beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai di Suriah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyatakan "ini mungkin kesempatan terakhir untuk menyatukan negara yang terpecah karena perang saudara yang telah berlangsung lima tahun itu”.
Di tengah laporan-laporan keadaan yang pada umumnya tenang, walaupun masih ada bentrokan di sana-sini, Kerry mengatakan hari Senin (12/9) masih terlalu dini untuk menilai efektivitas gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika dan Russia itu.
Gencatan senjata itu diumumkan hari Sabtu pagi di Jenewa oleh Kerry dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Perjanjian itu didukung oleh sejumlah negara, termasuk Iran yang mendukung pemerintah Suriah, dan Turki, yang menghendaki digulingkannya Presiden Syria Bashar al-Asaad.
Ketika berbicara di Deplu AS, Kerry memperkirakan akan ada tentangan-tentangan dalam beberapa hari ke depan sebelum gencatan senjata itu sepenuhnya berlaku, dan dilanjutkannya pengiriman bantuan kemanusiaan ke kawasan-kawasan yang paling terimbas oleh perang itu.
Apabila bisa dicapai keadaan tenang selama tujuh hari, maka Amerika dan Rusia akan melancarkan serangan udara terkoordinasi terhadap ISIS dan Front al-Nusra, yang sekarang menyebut diri Jabhat al-Sham, yang dianggap sebagai cabang kelompok al-Qaida.
Perjanjian itu tidak menyebut apa pun tentang perlunya izin dari Amerika dan Rusia apabila Suriah akan melancarkan serangan terhadap pemberontak, kata juru bicara Deplu John Kirby.
“Tujuan utama perjanjian gencatan senjata ini adalah mencegah angkatan udara Syria melancarkan serangan atas kawasan-kawasan yang dikuasai kelompok oposisi al-Nusra,” kata Kirby.
Kerry menyebut situasi di Suriah sebagai konflik yang paling rumit yang dihadapinya selama puluhan tahun menjadi senator dan kini Menlu AS, “karena terlalu banyak pihak yang berperang di sana.”
Komando angkatan darat Suriah mengumumkan bahwa mereka punya hak untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata. [isa/sp]
