Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah tambahan bagi Myanmar. Tujuannya, menekan para pemimpin militer negara itu untuk memulihkan jalur demokrasi yang terganggu oleh kudeta pada Februari lalu.
Blinken mengatakan situasi di Myanmar dalam 10 bulan sejak kudeta semakin memburuk dengan penangkapan massal dan kekerasan terhadap demonstran. Dan, kata Blinken, pemerintah juga terlihat sangat aktif untuk menetapkan penindasan yang sedang berlangsung terhadap populasi Muslim Rohingya Myanmar sebagai "genosida."
Blinken menyampaikan komentar itu di Malaysia, negara kedua dalam perjalanannya ke tiga negara di Asia Tenggara.
Rekannya dari Malaysia mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga harus bertindak, dengan mengatakan kelompok regional harus mempertimbangkan kebijakannya terhadap anggota Myanmar.
"Panjang dan pendeknya kita harus melihat langkah-langkah tambahan apa, yang dapat diambil untuk mengalihkan hal-hal ke arah yang lebih baik dan itu adalah sesuatu yang kami cermati," kata Blinken kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.
Blinken ditanya secara khusus tentang kemungkinan sanksi terhadap sektor minyak dan gas yang dikelola negara Myanmar tetapi tidak menyebut kemungkinan itu dalam tanggapannya. Dia mengulangi tuntutan agar junta Myanmar membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil - termasuk pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan, mengakhiri kekerasan terhadap demonstran dan mengembalikan Myanmar "ke jalur demokrasi."
Menanggapi pertanyaan yang sama, Abdullah mengatakan Malaysia percaya bahwa ASEAN harus mengambil sikap yang lebih koheren terkait Myanmar.
ASEAN, kelompok 10 negara, telah lama menerapkan kebijakan nonintervensi dalam urusan internal anggotanya dan sering menolak mengambil tindakan terhadap mereka. [ka/uh]
