Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Ukraina, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Rabu (19/1) bahwa pihaknya memberikan tambahan bantuan pertahanan militer senilai $200 juta kepada Ukraina di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia.
Blinken memberitahu staf Kedutaan Besar AS di Kyiv hari Rabu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menambah pasukan ke perbatasannya dengan Ukraina. Sebelumnya, sekitar 100.000 tentara sudah lebih dulu dikerahkan ke sana.
“Kami telah terlibat dalam pembicaraan selama beberapa bulan terakhir dalam penanganan masalah di Ukraina secara intens akibat penumpukan pasukan Rusia secara signifikan di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Tanpa ada provokasi, tanpa alasan, kecuali karena kami memiliki kekuatan yang besar. Kita tahu ada rencana untuk semakin meningkatkan kekuatan itu dalam waktu singkat. Dan hal itu memberi Presiden Putin kapasitas, juga dalam waktu singkat, untuk mengambil langkah agresif yang lebih jauh terhadap Ukraina,” tandas Blinken.
Blinken mengatakan, agresi Rusia ke Ukraina “bertentangan dengan sejumlah prinsip dasar,” misalnya, negara-negara tidak boleh menggunakan lingkup pengaruhnya untuk mencoba menundukkan negara tetangga sesuai keinginan mereka.
Blinken menambahkan bahwa pemerintahan Biden telah mencoba menjelaskan bahwa ada dua jalur bagi Rusia; pertama, jalur dialog untuk mencoba menyelesaikan perbedaan apa pun secara damai melalui diplomasi – langkah yang diharapkan diambil Rusia; kedua, jalur di mana Rusia lebih memilih memperbarui agresi konfrontasi dan konsekuensinya.
Dalam wawancara eksklusif dengan VOA (19/1) di Kyiv, Blinken menjelaskan konsekuensi-konsekuensi tersebut, di antaranya sanksi meluas dalam aspek ekonomi, keuangan dan kendali ekspor; bantuan pertahanan militer lebih jauh bagi Ukraina; hingga penguatan pertahanan NATO di sayap timur kawasan tersebut.
“Bukan hanya saya yang mengatakan ini. G7, (kelompok) ekonomi demokrasi terkemuka di dunia, Uni Eropa, dan NATO masing-masing telah menyatakan sebagai institusi, sebagai kumpulan negara, bahwa akan ada – dan saya kutip – ‘konsekuensi besar’ bagi Rusia, jika ia memperbarui agresinya ke Ukraina. Kami juga telah mengatakan bahwa konsekuensi yang kami bahas itu melampaui konsekuensi-konsekuensi yang telah kami ambil sebelumnya, termasuk pada 2014,” tambahnya.
Dalam perkembangan lainnya, Inggris telah mengirimkan peluncur anti-tank ke Ukraina pada hari Rabu (19/1) seiring dukungan militer yang dijanjikan negara-negara Barat bagi negara itu.
Sementara itu, Rusia bersikeras membantah rencana invasi dengan tetap meminta jaminan Barat agar NATO tidak menjadikan Ukraina sebagai negara anggotanya.
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anatoliy Petrenko mengatakan bahwa sistem rudal tersebut akan digunakan untuk “kepentingan pertahanan.”
“Bantuan ini hanya akan digunakan untuk kepentingan pertahanan. Untuk melindungi pasukan kami, melindungi infrastruktur penting, (dan) melindungi penduduk sipil,” ujarnya.
Sergei Ryabkov, wakil menteri pertahanan Rusia yang memimpin delegasi negaranya pada perundingan keamanan dengan AS di Jenewa pekan lalu, mengklaim bahwa “tidak ada risiko” perang berskala besar di Eropa, membantah tuduhan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi panel di Moskow hari Rabu (19/1).
Akan tetapi, pihaknya meminta jaminan dari negara-negara Barat bahwa NATO tidak akan memperluas keanggotaannya bagi Ukraina atau mantan negara-negara Soviet lainnya, maupun menempatkan pasukan dan persenjataan di sana.
“Kami melihat adanya ancaman dengan semakin terintegrasinya Ukraina dengan NATO, bahkan tanpa status keanggotaan resmi dengan NATO. Ini adalah sesuatu yang langsung berkaitan dengan inti kepentingan keamanan nasional Rusia,” kata Ryabkov.
Namun, ia menambahkan, “Kami akan melakukan yang terbaik untuk membalikkan situasi saat ini, untuk menyeimbangkan kembali situasi ini melalui cara-cara diplomatik. Dan kami pikir rancangan (perjanjian) yang kami tunjukkan kepada AS adalah cara yang tepat untuk mencari solusi diplomatik.”
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Uni Eropa untuk segera menyusun rencana keamanan baru yang berisi proposal untuk membantu meredakan ketegangan dengan Rusia.
Sedangkan Menlu Blinken, dalam wawancara dengan VOA, masih terus mengupayakan seluruh jalur diplomatik untuk mencapai resolusi dengan negeri beruang merah itu. Blinken direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Jenewa, Swiss pada Jumat, 21 Januari mendatang. [rd/lt]
