Tautan-tautan Akses

Menlu RI Akui Butuh Waktu Lama untuk Tuntaskan Isu Rohingya


Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) menerima delegasi Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Mukmin di kantor Kementerian Laur Negeri RI di Jakarta, 18 Juli 2022. (Twitter/@Menlu_RI)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) menerima delegasi Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Mukmin di kantor Kementerian Laur Negeri RI di Jakarta, 18 Juli 2022. (Twitter/@Menlu_RI)

Dengan adanya krisis politik di Myanmar, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengakui penyelesaian persoalan Rohingya akan semakin berat.

Usai bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Mukmin di kantornya di Jakarta, Senin (18/7), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers mengakui butuh waktu yang lama untuk menuntaskan isu etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar.

Dia menegaskan isu Rohingya harus tetap menjadi perhatian utama Indonesia dan Bangladesh. "Dengan krisis (politik) yang masih terus berlangsung di Myanmar, kita memahami situasinya (untuk menyelesaikan isu Rohingya) akan makin berat. Indonesia telah berkomitmen untuk terus melanjutkan bantuan kami kepada warga Rohingya dan rakyat Myanmar lainnya," kata Retno.

Pernyataan Retno ini merujuk pada krisis politik yang masih berkkepanjangan sejak kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi), yang terjadi 1 Februari tahun lalu. Junta Myanmar sudah menahan ratusan aktivis pro-demokrasi termasuk pemimpin Partai NLD Aung San Suu Kyi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Mukmin memuji Retno yang sangat aktif dalam diplomasi untuk memperjuangkan keadilan bagi etnis Rohingya di Myanmar. Dia mengakui etnis Rohingya mengalami penderitaan.

Dia menambahkan pemerintah Bangladesh saat ini menampung sekitar 1,1 juta pengungsi Rohingya di wilayah yang berbatasan dengan Myanmar. Dia mengklaim semua warga Rohingya ingin kembali ke negara asal mereka, yakni Myanmar.

"Myanmar setuju untuk mengembalikan mereka. Myanmar sepakat untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengungsi Rohingya yang ingin pulang. Mereka juga setuju untuk menciptakan kondisi Myanmar yang kondusif untuk keselamatan dan keamanan pengungsi Rohingya yang pulang," ujar Abdul Mukmin.

Namun Abdul Mukmin menyesalkan sampai sekarang belum ada pengungsi Rohingya yang bisa kembali ke Myanmar dalam lima tahun terakhir. Dia mengharapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengambil inisiatif untuk penyelesaian isu Rohingya yang berkelanjutan.

Isu Rohingya menjadi sorotan dunia pada 2019. Indonesia termasuk negara terdepan yang membantu penyelesaian isu itu. Indonesia tiga tahun lalu telah merampungkan pembangunan rumah sakit di Rakhine dan Rumah Sakit Indonesia tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah Myanmar. Indonesia berharap rumah sakit ini bisa membantu melayani kesehatan masyarakat di Rakhine dan lebih jauh lagi mendorong proses rekonsiliasi di sana.

Menlu RI Akui Butuh Waktu Lama untuk Tuntaskan Isu Rohingya
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:37 0:00

Menurut Retno tiga tahun lalu, Indonesia meyakini tim pendukung ad hoc dari Sekretariat jenderal ASEAN akan memperkuat peran ASEAN dalam memfasilitasi pemulangan para pengungsi Rohingya secara sukarela, aman dan bermartabat ke Rakhine. Melalui tim ad hoc tersebut, ASEAN bisa berperan lebih besar dalam membangun rasa saling percaya antara Myanmar dan Bangladesh dalam upaya repatriasi pengungsi Rohingya.

Selain membahas isu Rohingya, Retno dan Abdul Mukmin juga membahas isu bilateral antara kedua negara di bidang ekonomi, sosial, pariwisata, dan pertahanan. Retno memperkirakan dua nota kesepahaman mengenai kerjasama militer dan penanganan terorisme akan ditandatangani oleh Indonesia dan Bangladesh tahun ini. [fw/ab]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG